SURYA.co.id – Maret 2026 menjadi bulan yang penuh kecemasan bagi ekonomi dunia.
Saat rudal-rudal membelah langit Timur Tengah dan eskalasi konflik AS-Israel vs Iran memicu gejolak harga energi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa muncul dengan narasi penyejuk.
Katanya Anggaran RI masih aman.
Namun, bagi pelaku usaha, investor, hingga warga di pasar dan SPBU, pertanyaan besarnya tetap sama, sampai kapan “aman” ini mampu menahan lonjakan harga minyak dan tekanan pada rupiah?
Pemerintah mengklaim sudah menghitung seluruh skenario terburuk.
Dari sisi fiskal, sinyal yang dikirim dari pusat kekuasaan di Istana Kepresidenan Jakarta jelas: APBN 2026 masih memiliki bantalan.
"Ada bahas antara lain kalo krisis seperti ini berkepanjangan, tahan gak anggarannya, anggarannya seperti apa. Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah," kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Bagi investor dan pelaku industri, variabel paling sensitif dalam konflik Timur Tengah adalah harga minyak dunia.
Indonesia masih berstatus net importer minyak, sehingga lonjakan harga global otomatis meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.
Jika harga minyak ($Oil$) melambung jauh di atas asumsi makro APBN 2026, maka:
Tekanan tak berhenti di situ. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan memperparah situasi.
Impor minyak dilakukan dalam mata uang dolar, sehingga depresiasi rupiah membuat biaya pembelian energi semakin mahal bagi Pertamina dan berimbas pada fiskal negara.
Karena itu, pengelolaan APBN di tengah konflik bukan hanya soal harga minyak, tetapi juga stabilitas kurs.
Pernyataan Menkeu bukan sekadar retorika politik.
Secara teknis, “anggaran aman” mengindikasikan pemerintah telah menyiapkan beberapa instrumen pengaman fiskal.
Kunci pertama adalah kinerja penerimaan negara yang solid pada awal tahun.
"Karena tax collection kita juga membaik, Januari-Februari kan tumbuhnya 30 persen. Itu angka yang signifikan sekali, artinya ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak dan bea cukai," tuturnya.
Pertumbuhan 30 persen dalam dua bulan pertama menjadi bantalan kas negara.
Secara teknis, lonjakan penerimaan ini memberi ruang buffer terhadap potensi kenaikan subsidi energi.
Selain itu, jika harga komoditas lain seperti batu bara atau sawit ikut naik akibat dinamika global, penerimaan pajak dan bea keluar berpotensi menambal tekanan dari sektor minyak.
Purbaya menegaskan pemerintah sudah menjalankan simulasi harga minyak untuk satu tahun anggaran penuh.
"Pokoknya kita hitung simulasi harga minyak level tertentu ya setahun, untuk anggaran setahun ini. Jadi masih bisa di absorb kalau harga minyak naik, kalo terlalu tinggi, tapi kalo ekstrem sekali akan kita hitung ulang," pungkasnya.
Dalam praktik fiskal, ini berarti:
Langkah ini lazim digunakan untuk menjaga defisit tetap terkendali tanpa langsung menaikkan harga BBM.
Secara struktural, APBN juga memiliki bantalan berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat digunakan sebagai penyangga likuiditas. Selain itu, terdapat pos belanja cadangan untuk kondisi force majeure seperti krisis geopolitik.
Artinya, sebelum opsi penambahan utang dibuka, pemerintah masih memiliki ruang manuver internal.
Pernyataan Menkeu adalah langkah preventif yang cerdas untuk menjaga sentimen pasar dan stabilitas rupiah.
Dengan kombinasi pertumbuhan pajak 30 persen, simulasi harga minyak, potensi efisiensi belanja, serta cadangan fiskal, APBN 2026 memang masih memiliki bantalan.
Namun, stabilitas ini sangat bergantung pada durasi konflik di Timur Tengah.
Jika perang berlangsung berbulan-bulan dan harga minyak melonjak ekstrem, pemerintah mungkin dihadapkan pada pilihan sulit: menambah utang atau menyesuaikan harga subsidi.
Untuk saat ini, pesan dari Lapangan Banteng jelas: jangan panik.
Pemerintah mengklaim kartu-kartu fiskal masih cukup untuk menjinakkan gejolak rupiah dan meredam tekanan harga energi, setidaknya dalam jangka pendek.
Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas.
Dalam wawancara di podcast perdana "SBY Standpoint" bersama anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, SBY memperingatkan bahwa konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran berpotensi meluas menjadi Perang Dunia III serta membawa dampak mengerikan bagi perekonomian Indonesia.
Dalam analisis geopolitiknya, SBY menyebut bahwa ketegangan saat ini bukan lagi sekadar konflik bilateral, melainkan telah menjadi perang regional yang melibatkan banyak aktor.
"Sekarang sudah meluas. Tidak lagi hanya Israel bersama Amerika berperang melawan Iran, tetapi yang lain juga nimbrung. Pasukan proxy seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, dan Houthi di Yaman sudah melibatkan diri," ungkap SBY.
SBY secara khusus menyoroti serangan terhadap pos militer Inggris di Siprus. Ia memperingatkan tentang potensi aktifnya Pasal 5 NATO (Article 5 of NATO), di mana serangan terhadap satu anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi.
"Jika anggota NATO nimbrung di situ (berperang bersama Inggris melawan penyerang),"
"Bagaimana dengan Rusia? Bagaimana dengan Tiongkok? Bagaimana dengan Korea Utara? Ini sangat berbahaya."
"Saya sering mengatakan, Perang Dunia III bisa terjadi meskipun sebenarnya bisa dicegah," tegas SBY.
SBY juga mengkritik narasi "pergantian rezim" (regime change) di Iran yang digaungkan oleh Amerika Serikat dan Israel.
Berdasarkan sejarah kelam intervensi militer di Irak, Afghanistan, dan negara-negara Arab Spring (Mesir, Libya), SBY menegaskan bahwa menggulingkan pemerintahan dari luar tidak akan pernah membawa kedamaian, justru akan menimbulkan penderitaan luar biasa bagi warga sipil yang tidak berdosa.
Lebih jauh, SBY memperingatkan pemerintah Indonesia untuk bersiap menghadapi skenario terburuk secara ekonomi jika perang di Timur Tengah terus berlanjut. Ancaman terbesar ada pada pasokan energi global.
Ia menjelaskan bahwa Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi 20 persen pasokan energi dunia (minyak dan gas), bisa tersumbat akibat perang. Jika hal itu terjadi, harga minyak mentah dunia akan meroket tajam.
Hal ini akan menjadi pukulan telak bagi Indonesia yang saat ini berstatus sebagai negara net importer (pengimpor neto) minyak.
"Kita ini bukan lagi negara pengekspor minyak. Kita pengimpor. Produksi kita hanya sekitar 600.000 barel per hari, padahal kebutuhan kita jauh di atas itu. Kalau harga BBM dan gas dunia naik, siap tidak kita?" tanya SBY.
SBY menjabarkan dua pilihan sulit yang akan dihadapi pemerintah: menaikkan harga BBM dan Gas di dalam negeri yang akan memicu inflasi dan menyusahkan rakyat, atau menahannya dengan subsidi yang sangat besar.
"APBN kita ruang fiskalnya tidak lebar. Kalau harus menomboki subsidi karena harga minyak tembus 100 hingga 150 dolar per barel, defisit kita yang ratusan triliun bisa makin membengkak."
"Pemerintah harus siap-siap, karena tekanannya akan sangat nyata," jelas tokoh militer dan negarawan tersebut.
Di akhir perbincangannya, SBY menyayangkan tatanan dunia saat ini yang seolah membiarkan "hukum rimba" berlaku, di mana negara kuat bisa berbuat semaunya tanpa mengindahkan hukum perang dan hukum kemanusiaan internasional.
Lemahnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat konflik berlarut-larut seperti yang terjadi di Gaza, Palestina.
Ia mendesak agar para pemimpin dunia tidak tinggal diam dan kembali mengedepankan jalur diplomasi dan negosiasi.
"Lebih bagus mencegah perang daripada memulai perang. Perang harus selalu menjadi jalan terakhir (the last resort), bukan pilihan pertama," pungkas SBY.
