TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mendukung penuh sikap yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi situasi geopolitik dalam hari-hari belakangan ini, terlebih soal memanasnya konflik Iran Vs Amerikan Serikat dan Israel.

Zulhas percaya dengan seluruh sikap politik yang diambil pemerintah sesuai amanat UUD 1945 dalam rangka menjaga ketertiban dunia.

"Kami mendukung penuh langkah Pak Prabowo untuk ikut sebagaimana perintah undang-undang dasar ikut menjaga ketertiban dunia. Prinsipnya kita lebih bagus ikut (Board of Peace), ikut dalam penentuan ketimbang kita cuma di luar enggak bisa berbuat apa-apa," kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Jumat (6/3/2026).

Baca juga: Cak Imin Nilai Prabowo Punya Kapasitas Jadi Penengah Konflik Iran dengan Israel-AS

Zulhas mengakui usaha untuk menghadirkan perdamaian di Palestina memang tidak mudah. 

"Oleh karena itu ada suatu usaha untuk menyetop apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza, ya kan? Usaha. Tentu tidak mudah juga tapi usaha harus ada, kalau enggak masa kita marah-marah saja," kata dia.

Lebih lanjut, Zulhas juga mendukung langkah Presiden Prabowo yang mengajukan diri sebagai mediator antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. 

Ia bahkan menyebut upaya mediasi dari Indonesia itu telah mendapat apresiasi dari Pakistan. Karenanya, Zulhas menilai Indonesia sudah berjalan dalam koridor yang tepat.

"Bapak Presiden mencoba ya, bahkan sudah dapat dukungan dari Pakistan untuk mencoba menengahi, menjembatani. Mencoba, walaupun mungkin peluangnya, tapi kita mencoba sesuatu," pungkasnya.

Diketahui, Krisis yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini setelah koalisi Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran semakin menguatkan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace. 

Pasalnya AS yang menginisiasi BoP justru membuat gejolak di kawasan Timur Tengah sehingga terjadi perang. 

Namun pemerintah masih menilai BoP menjadi saluran untuk mewujudkan perdamaian di Palestina sebagaimana tujuan awal keikutsertaan Indonesia.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nusron Wahid mengatakan bahwa Presiden Prabowo menilai BoP masih relevan untuk mewujudkan perdamaian Palestina yang sudah lama tidak terwujud.

Hal itu pula yang disampaikan Prabowo saat bertemu para ulama, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam, (5/3/2026). 

"Posisi pak presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BOP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," kata Nusron.

Presiden, kata Nusron, tidak mempermasalahkan adanya pihak yang meminta agar Indonesia keluar dari BoP. Pemerintah menerima masukan tersebut untuk dikaji dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian. Bukan dengan jalan peperangan," kata Nusron.

Dalam pertemuan dengan ulama selama 4 jam tersebut, Presiden kata Nusron menyampaikan bahwa belum ada jalan lain dalam mewujudkan perdamaian di Gaza Palestina, selain bergabung dengan BoP. 

"Kemudian pak presiden juga mempertanyakan, terus kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BOP, terus tawarannya kita meja berunding, dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa?" tuturnya.

Sekarang ini kata Nusron, satu satunya cara untuk mewujudkan perdamaian di Palestina adalah melalui meja perundingan. Forum perundingan yang saat ini sedang berjalan  adalah BoP.

"Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BOP. Karena itu, Indonesia dengan delapan negara bersepakat dalam rangka untuk itu," pungkasnya.

Sebelumnya Front Persaudaraan Islam (FPI) meminta Presiden  agar Indonesia keluar  dari keanggotan BoP. FPI menyampaikan permintaan tersrbut melalui surat resmi yang disampaikan langsung di Istana pada Kamis malam. 

Sekretaris Majelis Syura DPP FPI Habib Hanif Alatas mengatakan tidak percaya dengan AS yang menginisiasi BoP. Apalagi di forum tersebut ada Israel yang selama ini menyerang rakyat Palestina.

"Jadi walaupun tadi belum mendapat kesempatan bicara tapi kami sampaikan surat secara resmi kepada Presiden, kita minta Indonesia tetap menarik diri dari BOP karena kami tidak percaya dengan Amerikanya, kami tidak percaya dengan Israelnya karena track record buruk Amerika dan Israel selama ini," kata Hanif.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya kelar dari BoP karena forum tersebut tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian di Gaza.

"Saya kira soal BoP juga sama. Kita minta ini tidak efektif ya keluar saja," kata Cholil.

Indonesia kata dia masih bisa mendorong perdamaian Gaza melalui organisasi yang sudah ada sebelumnya yakni PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Kita berharap juga ini bisa menciptakan perdamaian dengan memaksimalkan peran PBB dan OKI karena semua akan rugi kalau ini perang terus berlangsung," kata Cholil Nafis.

Sementara itu Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) meminta Presiden menangguhkan keanggotaan Indonesia di BoP.  Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqi mengatakan Indonesia bisa lebih halus dengan tidak keluar dari BoP namun menangguhkan keanggotaan dengan tidak membayarkan uang yang menjadi kewajiban anggota forum tersebut.

"Misalnya yang BoP itu kita menyatakan menangguhkan kewajiban keanggotaan kita sampai dua hal. Satu, sampai perang Iran versus Amerika dan Israel ini reda. Yang kedua, sampai ada kepastian jadwal pengakuan Israel kepada kemerdekaan Palestina. Nah, kalau sudah ada kepastian, nah baru kita aktif lagi," pungkasnya.