TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Civitas akademika Universitas Alma Ata menyampaikan pernyataan sikap terkait perkembangan situasi nasional dan global yang dinilai semakin kompleks.

Perguruan tinggi tersebut menilai penting bagi kalangan akademisi untuk menyampaikan pandangan konstruktif sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual dalam merespons berbagai isu strategis yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Rektor Universitas Alma Ata, Hamam Hadi, mengatakan perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk turut memberikan pandangan kritis dan berbasis nilai akademik terhadap berbagai dinamika yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Dalam tradisi akademik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan konstitusi, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyuarakan pandangan kritis dan konstruktif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Dalam pernyataan sikap tersebut, civitas akademika Universitas Alma Ata menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari dinamika geopolitik internasional, kebijakan diplomasi dan perdagangan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Salah satu poin yang disampaikan adalah dorongan kepada pemerintah Indonesia untuk menyatakan sikap tegas terkait konflik di Timur Tengah.

Pihak kampus menilai eskalasi konflik militer berpotensi memperluas ketegangan geopolitik global serta meningkatkan risiko krisis kemanusiaan.

“Sebagai negara yang secara konsisten menyuarakan perdamaian dunia dan menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia diharapkan menunjukkan kepemimpinan moral dalam diplomasi internasional dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi,” kata Hamam.

Baca juga: Dari Korban Jadi Tersangka: Kisah Nabilah O’Brien Usai Unggah CCTV Dugaan Pencurian

Selain itu, Universitas Alma Ata juga meminta pemerintah meninjau kembali keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace.

Evaluasi dinilai penting agar kebijakan kerja sama internasional tetap sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.

Kampus tersebut juga menyoroti perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya, civitas akademika Universitas Alma Ata meminta pemerintah membuka secara transparan substansi dan implikasi dari perjanjian tersebut, terutama terkait dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional serta perlindungan industri dalam negeri.

Di sisi lain, Universitas Alma Ata juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut dinilai perlu dievaluasi secara komprehensif agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang sekaligus menjaga efisiensi anggaran negara.

Menurut Hamam, penyempurnaan program dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih terfokus, termasuk memprioritaskan intervensi gizi pada kelompok 1000 hari pertama kehidupan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Pendekatan yang lebih tepat sasaran diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap penurunan stunting serta peningkatan kualitas kesehatan generasi mendatang,” ujarnya.

Selain itu, Universitas Alma Ata juga mendorong pemerintah memperkuat pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Penguatan koperasi dinilai penting untuk memperluas partisipasi ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.

Hamam menegaskan bahwa pengembangan koperasi harus berpegang pada prinsip kebersamaan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

“Pengembangan koperasi harus memastikan manfaat ekonominya kembali kepada anggota dan komunitas desa, sehingga benar benar menjadi lembaga ekonomi rakyat yang berkelanjutan,” katanya.

Melalui pernyataan sikap tersebut, civitas akademika Universitas Alma Ata berharap perguruan tinggi dapat terus berkontribusi dalam memperkaya perspektif publik sekaligus mendorong dialog yang konstruktif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.(nto)