TRIBUNPEKANBARU.COM - Pertemuan penting digelar oleh Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, dengan Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan, Asim Munir, pada Sabtu (7/3/2026).
Dialog tingkat tinggi tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah menyusul serangkaian serangan yang dikaitkan dengan Iran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perkembangan situasi keamanan regional, khususnya meningkatnya eskalasi militer yang dinilai dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan wilayah Arab Saudi.
Agenda pembicaraan ini berlangsung hanya beberapa jam setelah Kementerian Pertahanan Arab Saudi melaporkan adanya serangan pesawat nirawak yang diduga berasal dari Iran.
Drone tersebut dilaporkan menargetkan fasilitas ladang minyak Shayba, salah satu infrastruktur energi penting di negara tersebut.
Adapun serangan tersebut berhasil ditembak jatuh oleh pihak militer Arab Saudi pada hari Sabtu dini hari waktu setempat.
Menyikapi agresi tersebut, kedua pemimpin militer ini secara intensif membahas langkah-langkah koordinasi pertahanan antara Riyadh dan Islamabad.
Melalui unggahan di media sosial pada Sabtu pagi, Pangeran Khalid mengonfirmasi poin-poin krusial dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Trump Ultimatum Iran Menyerah Tanpa Syarat, Siap Terlibat dalam Memilih Pemimpin Baru
Baca juga: Jika Rusia Bantu Iran, AS Tak Peduli: Klaim Sudah Kantongi Semua Informasi
"Kami membahas serangan Iran terhadap Kerajaan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikannya dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Strategis Bersama kami," ungkap Pangeran Khalid bin Salman.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan yang kini berada dalam situasi rawan.
"Kami menekankan bahwa tindakan semacam itu merusak keamanan dan stabilitas regional dan menyatakan harapan agar pihak Iran akan menggunakan kebijaksanaan dan menghindari salah kalkulasi," pungkas Pangeran Khalid.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat drastis menyusul kampanye militer skala besar yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Sebagai aksi balasan, Teheran mulai menargetkan aset militer AS dan Israel di berbagai lokasi sepanjang Teluk, termasuk wilayah Arab Saudi.
Seperti yang diwartakan sebelumnya, aksi balasan ini diduga terjadi saat sebuah unit drone menyerang Kedutaan Besar AS di Riyadh pada hari Selasa (3/3/2026).
Serangan yang diduga berasal dari Iran ini pun memicu kebakaran kecil namun tidak menimbulkan korban jiwa.
Eskalasi kemudian berlanjut pada Jumat dini hari (6/3/2026) di mana sistem pertahanan udara Arab Saudi berhasil mencegat dan menghancurkan empat rudal serta lima drone yang diarahkan ke berbagai target.
Serangan tersebut meliputi tiga rudal balistik ke arah Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Al-Kharj, serta beberapa rudal jelajah dan drone di Provinsi Timur dan wilayah Riyadh Timur.
Al-Kharj sendiri merupakan zona industri vital yang terletak sekitar 80 kilometer dari ibu kota Riyadh.
Meski Kedutaan Besar AS di Riyadh sempat terkena dampak serangan pada 3 hari sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Arab Saudi, Alireza Enayati, secara tegas membantah keterlibatan negaranya dalam pernyataan pada hari Kamis.
Menghadapi ancaman ini, hubungan pertahanan antara Riyadh dan Islamabad kini berada di titik tererat pasca-penandatanganan "Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis" pada September lalu.
Dikutip dari Saudi Gazette, perjanjian ini menegaskan bahwa agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap keduanya.
Dalam pembicaraan telepon dengan Pangeran Abdulaziz bin Saud bin Naif, Menteri Dalam Negeri Pakistan, Raza Naqvi, mengutuk keras rangkaian serangan tersebut.
Ia menegaskan solidaritas penuh Pakistan untuk berdiri bersama Arab Saudi dalam menghadapi segala ancaman yang mengganggu stabilitas Kerajaan.
Secara regional, seluruh anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) melaporkan adanya agresi yang diklaim telah menewaskan sedikitnya sembilan orang.
Sektor maritim pun mengalami kelumpuhan parah akibat serangan rudal terhadap kapal komersial di lepas pantai Oman.
Dampaknya, terjadi penumpukan 150 kapal tanker di dekat Selat Hormuz, yang menyebabkan lalu lintas pengiriman minyak anjlok hingga 86 persen.
Gangguan logistik ini diduga menimbulkan kerugian senilai triliunan rupiah bagi ekonomi global.
Arab Saudi juga mengeluarkan kecaman keras atas serangan Iran yang diduga mulai merambah ke Azerbaijan hingga wilayah udara Turki yang dilindungi NATO.
Pihak Kerajaan melabeli tindakan tersebut sebagai aksi yang "terang-terangan dan pengecut."
Sebelumnya dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada 3 Maret 2026, Arab Saudi menyatakan secara resmi bahwa pihaknya memiliki hak penuh untuk memberikan "tanggapan".
Pemerintah menegaskan akan mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, serta penduduknya dari serangan yang terus berlanjut ini.
