TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JAKARTA – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kamis (5/3/2026). Pertemuan ini membahas pemutakhiran data bantuan sosial serta sejumlah program prioritas pemerintah pusat.
Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan datang bersama Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pasuruan Imron Mutamakkin dan sejumlah pejabat Pemkab Pasuruan.
Rombongan diterima secara hangat oleh Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tiga program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Diantaranya adalah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan Sekolah Rakyat, serta penguatan program bantuan sosial.
Mas Rusdi menyambut baik tiga program tersebut. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan saat ini tengah memperkuat pembaruan data sosial agar berbagai program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga: Dewan Dorong Modernisasi Peternakan agar Potensi Besar Pasuruan Makin Berkembang
Baca juga: Sulap Lahan Kosong, Sekretariat DPRD Pasuruan Kembangkan Kebun Pangan Lestari
Baca juga: Saksi Ahli KPK Gugup Saat Ditanya Surat Penetapan Tersangka Gus Yaqut
“Untuk menyinkronkan data, kami sudah membangun command center. Dengan sistem itu, kita bisa mengetahui siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan dan siapa yang tidak, sehingga penyalurannya bisa lebih tepat sasaran,” kata Mas Rusdi.
Ia menjelaskan, kunjungan ke Kemensos juga menjadi momentum koordinasi terkait pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) serta data perlindungan sosial lainnya.
Menurutnya, sistem One Single Window melalui DTSEN diharapkan dapat berjalan optimal agar penyaluran bantuan sosial semakin akurat dan tidak salah sasaran.
“Kami juga mengajukan permintaan agar data DTSEN, khususnya untuk kelompok desil 6 sampai 10, bisa diakses secara by name by address. Data tersebut penting sebagai dasar untuk meninjau kembali ketepatan sasaran program jaminan perlindungan sosial dan bantuan sosial,” paparnya.
Selain itu, politisi Partai Gerindra tersebut juga menyampaikan usulan penambahan kuota PBI JK guna meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, khususnya pada kelompok desil 1 dan 2.
Sementara itu, Gus Ipul menegaskan bahwa tiga program prioritas tersebut dirancang untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di masyarakat, terutama dalam penanganan kemiskinan.
Menurutnya, persoalan utama dalam penyaluran bantuan selama ini adalah masalah akurasi data. Pemerintah akan kesulitan menjangkau masyarakat yang membutuhkan apabila mereka tidak tercatat dalam sistem.
“Bagaimana pemerintah bisa menjangkau masyarakat kalau datanya tidak ada atau tidak diperbarui,” ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah memiliki sistem data tunggal, yakni DTSEN, yang menjadi rujukan berbagai program bantuan sosial. Meski demikian, data tersebut harus terus diperbarui secara berkala agar tetap akurat.
“Problem kita dulu ada ego sektoral. Setiap daerah punya data masing-masing. Sekarang kita menuju satu data nasional, tetapi tetap harus dimutakhirkan secara rutin,” jelasnya.
Gus Ipul menambahkan, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam proses pemutakhiran data melalui berbagai jalur, baik formal maupun nonformal, termasuk melalui sistem aplikasi Cek Bansos.
Selain pemutakhiran data, pertemuan tersebut juga membahas pengembangan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi memutus mata rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi.
Ia mencontohkan kisah seorang anak bernama Naila yang berasal dari keluarga desil 1. Setelah mengikuti program Sekolah Rakyat selama tujuh bulan, kondisi keluarganya mulai membaik dan kehidupan anak tersebut menjadi lebih ceria.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran bantuan sosial. Ia berharap bantuan yang diberikan pemerintah tidak sekadar bersifat sementara, tetapi mampu mendorong kemandirian dan pemberdayaan penerima manfaat.
(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)
