Rencana Pinjam Rp 2 T ke BJB Belum Final, Dedi Mulyadi Tak Ingin Jabar Punya Utang, Pilih Tagih DBH
Ravianto March 07, 2026 09:44 PM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut jika rencana pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Bank BJB senilai Rp2 triliun masih sebatas wacana. 

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan berbagai analisis dan evaluasi untuk mencari opsi lain selain berutang.

Dedi mengakui jika rencana peminjaman tersebut ramai diperbincangkan publik.

Hanya saja, kata dia, hingga saat ini belum ada keputusan final, karena pemerintah daerah masih mengkaji berbagai alternatif pendanaan.

“Rame terus menerus melakukan pembicaraan tentang rencana pinjaman Pemda Provinsi Jawa Barat kepada BJB senilai Rp2 triliun."

"Saya katakan bahwa itu baru rencana pinjaman yang bersifat wacana. Dan kami terus melakukan analisis dan evaluasi tentang opsi-opsi yang bisa dilakukan selain opsi hutang,” kata Dedi dalam pernyataan videonya, Sabtu (7/3/2026).

Baca juga: Dukung Dedi Mulyadi soal Rencana Pinjaman Rp 2 T, Ono Surono: Realistis Jaga APBD 2026

Dikatakan Dedi, salah satu opsi yang sedang diupayakan adalah melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov Jawa Barat dua tahun lalu segera dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Dedi menjelaskan, jika pembayaran DBH tersebut dapat direalisasikan, maka kebutuhan pembiayaan daerah bisa terpenuhi tanpa harus melakukan pinjaman.

“Misalnya opsi melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar tagihan pemerintah Provinsi Jawa Barat dua tahun yang lalu itu bisa dibayarkan karena PMK-nya sudah keluar."

CEK JALAN - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung mengecek kualitas jalur jalan provinsi dengan mengendarai sepeda motor. Pengecekkan dari Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Ciamis, Banjar hingga Pangandaran.
CEK JALAN - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung mengecek kualitas jalur jalan provinsi dengan mengendarai sepeda motor. Pengecekkan dari Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Ciamis, Banjar hingga Pangandaran. (Tribun Cirebon/Adhim Mugni Mubaroq)

"Kalau kemudian dilakukan pembayaran oleh Menteri Keuangan maka kami tidak perlu meminjam,” katanya.

Dedi berharap, pembayaran DBH yang tertunda tersebut dapat segera direalisasikan sehingga rencana pinjaman tidak perlu dilakukan.

“Semoga saja bisa terrealisasi segera pembayaran DBH dua tahun yang lalu yang belum dibayarkan sehingga kita tidak perlu meminjam,” katanya.

Dedi juga mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi berlebihan mengenai isu pinjaman tersebut. Ia memastikan bahwa hingga saat ini Pemprov Jawa Barat tidak memiliki utang kepada Bank BJB.

“Untuk itu santai saja pada semua pihak karena Pemda Jawa Barat sampai hari ini tidak punya hutang ke BJB,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih terus mengevaluasi berbagai opsi pembiayaan guna memastikan kebijakan keuangan daerah tetap sehat tanpa membebani anggaran di masa mendatang.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.