Ilyas Alimuddin, Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)menuliskan Opini yang dikirimkan pada redaksi TribunnewsSultra.com, Sabtu (7/3/2026).
TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Alarm krisis ekonomi global kembali berdenting. Awal yahun ini, dentingannya semakin nyaring. Lagi-lagi sumber pemicunya adalah konflik politik. Serangan Israel dan sekutunya Amerika Serikat ke Iran, yang kemudian mendapat respon serangan balik Iran ke Israel dan beberapa pangkalan militer AS di Timur Tengah, tidak hanya berdampak pada keamanan negara yang berkonflik tersebut, namun juga akan berdampak pada keamanan regional dan global.
Termasuk pula konflik di Timur Tengah tersebut akan berimplikasi pada perekonomian global, terutama melalui jalur transmisi energi, perdagangan, dan tentu saja pasar keuangan. Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Harga minyak melonjak signifikan. Sebagaimana diketahui bahwa Iran merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan memiliki pengaruh kuat dalam pergerakan dan penentuan harga energi global.
Serangan militer ke Iran, apalagi lagi jika serangan itu merusak infrastuktur produksi dan jaringan distribusi minyak pastinya akan menurunkan produksi dan menghambat jalur distribusi, sehingga mengganggu pasokan minyak dunia. Gangguan pasokan ini akan mendorong harga minyak mentah dunia melonjak, memicu inflasi global, khususnya di negara-negara pengimpor energi khususnya minyak seperti negara-negara di Eropa, Jepang, India termasuk Indonesia.
Baca juga: OPINI Sertifikasi Kompetensi: Jantung dari Visi Sulawesi Tenggara Maju dan Solusi Pengangguran
Benar saja, pada perdagangan pagi di Asia pada Senin 2 Maret 2026, minyak mentah Brent naik lebih dari 7 persen menjadi USD 78,25 per barel, sementara minyak yang diperdagangkan di AS naik 7,3 persen menjadi USD 71,93.
Skenario terburuknya adalah jika konflik ini berkepanjangan yang berimplikasi pula pada konsistensi kenaikan harga minyak mentah dunia maka tentu saja pemerintah pasti akan menaikkan harga BBM di dalam negeri. Sesuatu yang sangat berat, karena akan menambah beban ekonomi Masyarakat.
Kedua, merusak global supply chain atau rantai pasokan global, khususnya jalur pengiriman minyak dunia. Sebagaimana diketahui bahwa Selat Hormuz yang berada di perairan Selatan Iran adalah jalur penting pengiriman minyak dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak dikirim melalu Selat Hormuz. Bila konflik politik ini memicu blokade atau gangguan terhadap jalur ini rantai pasok minyak dunia terganggu. Tidak hanya itu produksi dunia khususnya negara industry sangat menggantungkan produksi mereka dari energi minyak akan terdistorsi. Ini tentu akan mendorong perlambatan ekonomi global yang sepenuhnya belum pulih pasca pandemi Covid 19.
Ketiga, konflik Israel-Iran juga berpengaruh besar terhadap gejolak pasar keuangan. Pasar saham global merespon konflik tersebut dengan volatilitas tinggi. Investor cenderung akan mengalihkan asset ke instrument yang lebih aman seperti emas dan dollar AS. Pun, investor akan mengalihkan asset mereka ke negara yang lebih investasinya lebih aman. Kondisi ini tentu akan menciptakan dan memberi tekanan kuat pada nilai tukar mata uang negara-negara berkembang.
Berdasrkan data Bloomberg pada pukul 11.23 WIB di pasar spot exvhange, rupiah hari senin 2 Maret 2026 melemah sebesar 59 poin (0,35 persen) ke level Rp. 16.846 per dolar AS. Sementara itu indeks dolar terlihat naik 0,23 persen ke level 97,83.
Setidaknya tiga faktor ini akan berpengaruh terhadap ekonomi domestic. Karena itu respon cepat dan tepat mesti diambil oleh pemerintah termasuk otoritas moneter untuk menjaga ekonomi domestic dari pengaruh buruk konflik AS & Israel vs Iran. Langkah strategisnya adalah memperkuat stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
Ada beberapa Langkah yang bisa dilakukan untuk memeprkuat stabilitas system keuangan dalam merespon konflik AS & Israel vs Iran yaitu:
Pertama, penguatan Cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah pasca serangan AS & Israel-Iran perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Bersama otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melakukan intervensi terukur di pasar valas untuk menjaga volatilitas rupiah. Selain itu otoritas moneter perlu melakukan penyesuaian terhadap suku bunga secara hati-hati untuk menjaga daya tarik asset rupiah tanpa mengorbankan pertumbuhan. Suku bunga yang tinggi akan menarik minat investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia dan tidak mengalihkan asetnya ke dollar atau mata uang kuat lainnya. Bank Indonesia juga perlu memperkuat Cadangan.
Kedua, penguatan pengawasan sektor keuangan. Konflik politik AS & Israel-Iral bisa meningkatkan resiko gagal bayar atau tekanan likuiditas Lembaga keuangan. Oleh karena itu diperlukan Langkah strategis untuk merespon fenomena tersebut diantara, OJK perlu memperkuat dan mempeketat pengawasan terhadap perbankan, terutama eksposur terhadap resiko valas. Selanjutnya OJK secara rutin dan berkala melakukan Stress Test untuk mengukur ketahanan Lembaga keuangan dari tekanan konflik tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya bagaimana mendorong perbankan dan Lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan Cadangan resiko, serta mitigasi resiko serta menyeimbangkan portofolionya.
Terakhir, menjaga ketahanan pangan dan inflasi. Konflik AS & Israel-Iran akan berdampak pada peningkatan biaya logistic dan distribusi pangan. Indonesia yang masih mengimpor minyak termasuk beberapa pangan strategis, mesti menjadikan konflik ini sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Swasembada atau kemandirian pangan adalah sesuatu yang wajid direalisasikan sehingga negara ini tidak rentan terhadap krisis global yang setiap saat bisa saja terjadi. (*)
(TribunnewsSultra.com)
