BANGKAPOS.COM - Perang Israel dan Amerika Serikat melawan Iran memicu naiknya harga minyak dunia.
Pada Minggu (8/3/2026) harga minyak dunia sudah menembus angka 100 dolar AS per barel.
Melonjaknya harga minyak dikhawatirkan merembet ke banyak negara termasuk Indonesia.
Pemerintah RI telah menyiapkan dua opsi, yakni mempertahankan subsidi dan menaikkan harga BBM.
Jika pemerintah mempertahankan subsidi, APBN bisa jebol karena defisitnya akan melampaui 3 persen.
Ekonom Ingatkan APBN Bisa Jebol
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengingatkan jangan sampai Indonesia mengimpor saat harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel.
Baca juga: Daftar Harga BBM Terbaru Seluruh SPBU Pertamina Se-Indonesia, Berlaku Mulai 1 Maret 2026
Karena hal itu, akan membuat jebol APBN karena defisitnya akan melampaui 3 persen.
“Sekarang kan baru sekitar 78 dolar AS per barel,” kata Tauhid, Kamis (5/3/2026).
Di sisi lain, Tauhid juga mengingatkan, bahwa kuota cadangan BBM Indonesia di tengah konflik, sebaiknya memang ditambah. Kalau bisa, sekitar 1–2 bulan.
Hal itu, untuk mengantisipasi terkendalanya jalur-jalur distribusi dunia akibat konflik tersebut, termasuk penutupan Selat Hormuz saat ini. Maka, dunia juga akan mengalami kelangkaan kapal-kapal tanker.
“Sebenarnya kalau menurut saya semakin banyak cadangan, semakin baik buat kita. Cadangan itu kan ada dari sisi ketersediaan, distribusi, juga kemampuan keuangan negara,” kata Tauhid.
Selain itu, Pertamina juga harus menyiapkan rencana cadangan jika situasi terus memburuk sehingga kebutuhan BBM masyarakat tidak terganggu.
Dengan sejumlah rencana tersebut, Tauhid menilai, masyarakat tidak perlu khawatir cadangan BBM Indonesia akan habis dalam waktu sekitar 20 hari. Karena setidaknya sudah ada rencana pengalihan impor ke kawasan yang lebih aman.
Pertahankan Subsidi atau Naikkan Harga
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto merespons soal upaya mitigasi pemerintah pada konflik antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.
Kata Airlangga, kondisi yang terjadi saat ini sudah pernah dialami pada saat ada eskalasi yang meninggi antara Rusia dengan Ukraina beberapa tahun belakangan ini.
Menurut dia, setiap perang yang terjadi, pasti ada dampaknya terhadap Indonesia, termasuk soal meningkatnya harga minyak.
"Ya kita kan pernah mengalami pada saat perang Ukraina, dan pada saat itu harga minyak naik tinggi dan harga komoditas naik tinggi," kata Airlangga saat ditemui awak media di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Tercatat, saat ini harga West Texas Intermediate (WTI) naik 1,86 persen menjadi US$ 76,05 per barel.
Sementara itu, minyak mentah Brent di kisar 81,40 dolar AS per barel.
Dari segi ekonomi, Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan, sejatinya pemerintah Indonesia mempunyai dua posisi dalam menyikapi eskalasi perang.
Pertama, yakni mempertahankan subsidi dari APBN untuk menjaga daya beli masyarakat, dan kedua, kemungkinan menetapkan kenaikan harga terhadap beberapa komoditas.
"Bagi Indonesia kan dua sisi. Di satu sisi tentu yang terkait dengan subsidi kita jaga, dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi akan kita lanjutkan, dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga," kata Airlangga.
"Tetapi di lain pihak tentu ada kenaikan tambahan penerimaan kalau komoditas itu naik," sambung dia.
Saat disinggung soal upaya pemerintah saat ini menyikapi perang di Iran, Airlangga menjawab secara tenang.
Kata dia, pemerintah Indonesia ada pada posisi menunggu perkembangan situasi yang terjadi ke depan.
"Tapi kita tentu melihat situasinya masih too early to call, masih terlalu pagi," tukas dia.
Janji Tak Naikkan Harga
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, perang atau konflik yang melibatkan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran tidak akan mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) komoditas bensin jenis Pertalite.
Hal itu ditegaskan oleh Bahlil, lantaran Pertalite merupakan bensin yang dijual kepada masyarakat atas dasar subsidi dari pemerintah.
"BBM dalam negeri itu kan dibagi menjadi dua. Ada harga yang disubsidi, ada harga yang diserahkan kepada pasar. Kalau harga yang disubsidi, yang bensin, Pertalite, itu mau naik berapapun tetap harganya sama," kata Bahlil saat jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Saat ini harga bensin untuk RON 90 jenis Pertalite milik PT Pertamina dijual untuk keperluan masyarakat senilai Rp10.000 perliter karena adanya subsidi dari pemerintah.
Kenaikan harga terhadap Pertalite bisa saja terjadi, asalkan kata Bahlil ada ketetapan langsung dari pemerintah.
Sementara itu, sejauh ini Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut menegaskan, pemerintah belum membahas apapun perihal Hatta dari pertalite meski adanya konflik di Timur Tengah.
"Termasuk dengan subsidi solar. Sampai dengan kami rapat tadi, belum ada (isu kenaikan harga). Jadi aman-aman saja," ucap Bahlil.
Dengan adanya kepastian ini, mantan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM tersebut meminta publik tidak perlu khawatir.
Kata dia, publik khususnya yang saat ini tengah menjalani ibadah puasa Ramadan dan tengah menyambut Hari Raya IdulFitri untuk sejatinya fokus saja untuk beribadah.
"Hari raya yang baik, puasa yang baik, insyaallah belum ada kenaikan harga BBM," tutur dia.
Sementara itu, terhadap BBM dengan jenis RON yang lebih tinggi dalam hal ini yang tidak disubsidi oleh pemerintah, harganya kata dia, menyesuaikan pasar.
Hal serupa juga terjadi untuk BBM merek swasta yang ada di dalam negeri seperti halnya, Shell, Vivo dan BP AKR.
"Tetapi kalau untuk (bensin) non-subsidi, artinya harga pasar, dia akan fluktuatif berdasarkan dinamika harga pasar yang ada, yang sudah terjadi sebelumnya," kata dia.
"Kan itu kan sudah terjadi bukan baru sekarang kan? Dan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya berdasarkan permen tahun 2022. Bahwa harga itu bisa kalau yang non-subsidi itu bisa terjadi dinamika," tandas Bahlil.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani, Malvyandie Haryadi, Rizki Sandi Saputra) (Kompas.com/Yohana Artha Uly, Sakina Rakhma Diah Setiawan)
