TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Perang Amerika-Israel melawan Iran di wilayah Timur Tengah masih berkecamuk hingga hari ini. 

Perang yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, diprediksi berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Hiburan dan Retribusi Pariwisata.

Bahkan Gianyar terancam kehilangan pendapatan miliar rupiah di bulan Mei 2026 ini. 

Hal tersebut menyusul banyaknya pembatalan penerbangan ke Bali di bulan April.

Baca juga: 8.187 Penumpang Bandara Bali Terdampak Perang Timur Tengah, Emirates Operasikan Satu Pesawat

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra saat ditemui, Selasa 10 Maret 2026 mengatakan, terkait kondisi pendataan Gianyar pasca perang Timur Tengah, kata dia, tentu akan berdampak. 

Namun untuk rekapitulasi pendapatan Januari, Februari dan awal Maret ini, masih menunjukkan tren positif.

"Secara teori, pasti berdampak. Tapi sampai saat ini, pendapatan kita kalau dilihat dari PAD, kan sumber utamanya Pajak Hotel dan Restoran, termasuk yang lainnya berupa retribusi pariwisata. Itu Januari tahun ini kita meningkat dari tahun sebelumnya, Januari 2025 kita untuk pajak saja Rp 102 miliar menjadi Rp 104 miliar di Januari 2026, begitu juga untuk Februari, yang di mana pada tahun 2025 pendapatan kita sebanyak Rp 116 miliar sekarang Rp 118 miliar. Dan untuk bulan Maret trennya masih bagus sampai hari ini," ujarnya.

Meski demikian, Mahayastra mengatakan, ada ancaman Gianyar kehilangan pendapatan di bulan Mei ini. 

Hal tersebut dikarenakan banyak pembatalan penerbangan dari Eropa ke Bali.

"Berdasarkan komunikasi saya dengan teman-teman praktisi pariwisata, itu pembatalan keberangkatan dari Eropa menuju Bali adanya di bulan April. Kalau memang April tidak datang (wisatawannya), berarti pendapatan Mei tidak ada. Karena sistem kita pendapatan di Bulan Maret, dipungutnya April," ujarnya.

Meski demikian, Mahayastra mengatakan, pihaknya tidak menyusun skenario refocusing anggaran. 

Sebab masih ada sumber pendapatan lain untuk menjalankan pemerintahan.

"Refocusing, saya kira tidak sampai demikian. Karena ini beda dengan saat pandemi covid-19. Saat covid kan seluruh dunia lock down, dari Jakarta ke sini saja tidak ada. Orang bekerja tidak bisa, perusahaan tutup semua," ujarnya.

Mahayastra mengatakan, pihaknya juga memberi perhatian terhadap wisatawan terlantar, yang tak bisa pulang ke negaranya, kehabisan bekal dampak perang Timur Tengah. 

Terkait hal itu, Mahayastra pun telah menyiapkan sejumlah solusi.

"Turis yang terjebak di sini, itu menjadi perhatian saya. Saat kita sudah menerima pajak, dan turis tidak bisa pulang dan kehabisan bekal, di sana kami pemerintah pasti turun. Baik melakukan pendekatan dengan hotel, mungkin juga subsidi dari pemerintah. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan perpanjangan kunjungan, dan biayanya bisa sharing dengan Pemprov Bali. Saat ini kami masih pantau apakah ada turis demikian," ujarnya. (*)