TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – “Saya belum tahu kalau beliau (Bahtiar Baharuddin) ditetapkan tersangka," ujar Alimin Arsyad, Selasa (10/3/2026).

Alimin Arsyad merupakan keluarga Bahtiar Baharuddin tinggal di Bone.

Mantan Pj Gubernur Sulsel itu lahir di Bone 16 Januari 1973.

Alimin Arsyad mengaku sudah lama tak berkomunikasi dengan Bahtiar Baharuddin.

"Saya jarang baku kontak dengan beliau,” kata Alimin Arsyad.

Ia menyebut komunikasi terakhir dengan Bahtiar Baharuddin masih menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Baca juga: Bahtiar Baharuddin Sekamar Tahanan Narkoba dan Pencurian di Lapas Maros

Bahtiar Baharuddin menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat 17 Mei 2024 hingga 20 Februari 2025. 

Pihak keluarga berharap persoalan hukum yang dihadapi Bahtiar Baharuddin dapat segera selesai.

Sebelumnya, Kejati Sulsel, menahan Bahtiar Baharuddin cs kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bibit nanas.

BB mengenakan topi dan masker hitam dengan tangan terborgol digiring dari lantai 5 ke mobil tahanan Kejati Sulsel.

Tak ada komentar yang keluar dari mulut mantan pejabat Gubernur Sulsel dan Gubernur Sulbar itu saat sejumlah awak media memintainya komentar.

Ia hanya tertunduk sambil berjalan menuju mobil tahanan yang telah menantinya di Lobi kantor Kejati Sulsel.

"Adapun ke lima tersangka yang dilakukan penahanan adalah, pertama inisialnya BB (54) mantan PJ Gubernur Sulawesi Selatan," kata Kajati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi.

Kemudian tersangka kedua adalah RM (55) selaku Direktur PT AAM, ketiga RE selaku Direktur PT JAP (pelaksana kegiatan), keempat HS selaku tim pendamping PJ Gubernur Sulsel 2023-2024 dan kelima RRS pegawai Pemkab Takalar.

Selain lima orang yang telah ditahan kata Didik, satu orang lainnya berinisial UN selaku KPA PPK.

"Namun (UN) hari ini tidak menghadiri undangan kami dengan alasan sakit," ujarnya.

Siapa Bahtiar Baharuddin?

Bahtiar Baharuddin Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dilansir di Wikipedia, Bahtiar Baharuddin lahir di Bone 16 Januari 1973.

Bahtiar adalah seorang pejabat madya atau pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri,Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan pada tanggal 17 Mei 2024 diangkat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat setelah sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan.

Bahtiar merupakan lulusan SMA Negeri 2 Watampone, selama menjabat Kepala Sub Direktorat Ormas Ditjen Polpum Kemendagri dikenal sangat dekat dengan kalangan jurnalis. 

Pendidikan:

SD Inpres 6/75 Biru Bone

SLTP 4 Watampone

SLTA UMUM Sosial di SLTA 2 Watampone

D3 (Diploma III) Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 1995.

S1 (Sarjana) Ilmu Pemerintahan di Institute Ilmu Pemerintahan pada tahun 2000.

S2 (Magister/Master) Ilmu Pemerintahan (DN) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2008.

S3 (Doktor) Ilmu Pemerintahan (DN) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2013.

Jabatan Karir:

Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo (1996)

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (2001)

Kasi Monitoring & Evaluasi Pada Subdit Fasilitasi Organisasi Profesi di Dit.Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik (2008)

Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (2010)

Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2015)

Plt. Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2016)

Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2016)

Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal Kemendagri (2018)

Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri (2019-2020)

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri (2020-Sekarang)

Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (2021-2026)

Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan DPN Korpri Nasional Masa Bakti (2022-2027).(*)