TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti kegiatan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 (unaudited) yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (10/3/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai 4 Kanwil Kemenkum Sumut sebagai upaya memastikan laporan keuangan yang telah disusun memenuhi standar sebelum memasuki proses audit.

Evaluasi ini diikuti Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Kanwil Kemenkum Sumut Devina Natalia br Tarigan, didampingi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Maraulina bersama jajaran pengelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumut.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 (unaudited). Melalui evaluasi ini, setiap satuan kerja diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan sekaligus memitigasi risiko agar kesalahan serupa tidak terulang pada penyusunan laporan keuangan tahun 2026 maupun periode berikutnya.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Hukum Nasional, Kanwil Kemenkum Sumut Dorong Pengaktifan Website JDIH di Daerah

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Sri Yusfini Yusuf. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya komitmen kuat dari seluruh satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kementerian Hukum.

Menurutnya, hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Eni Fitria mengenai hasil evaluasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025 (unaudited).

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumut menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan ketelitian, konsistensi, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. (*)