Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Ancaman inflasi atas keberadaan dapur sehat makan bergizi gratis (MBG) disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Jawa Timur.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, hal itu dapat terlihat dirilis BPS yang mencatat inflasi bulanan.

Baca juga: Meski sempat Disorot KPK, Inspektorat Akui Belum Evaluasi Proyek 2.000 PJU Tuban

Selama Februari 2026, Jember berada di posisi tertinggi dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

"Ini alarm yang sangat serius, karena di bulan mendatang akan ada pertemuan antar masalah, satu tentu tentang MBG," ujarnya pada Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, ada sebanyak 140 SPPG telah beroperasi di Kabupaten Jember dari target 220-270 dapur sehat MBG yang didirikan pemerintah.

"Di tengah yang beroperasi 140 SPPG saja. Inflasi di Kabupaten Jember saja sudah paling tinggi di Jawa Timur," kata Widarto.

Widarto membayangkan, bila dapur MBG yang ditargetkan pemerintah beroperasi semua di Jember.

Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan hal itu memicu inflasi lebih tinggi lagi.

"Permintaan produk yang dibutuhkan SPPG, seperti sayuran, buah buahan, telur, daging tentu akan semakin tinggi lagi," imbuh Widarto.

"Ketika permintaan tinggi dan suplainya tidak terjaga, pasti inflasinya tinggi dan itu nyata kenaikan harga terjadi," jelasnya.

Selain itu, kondisi tersebut akan diperparah dengan ditutupnya selat Hormuz akibat perang AS-Israel melawan Iran.

Widarto yakin, hal ini membuat harga minyak dunia turut meroket.

"Yang jelas BBM non subsidi sudah pasti naik. Nah, di saat yang sama, semua barang dan produk kita juga diangkut transportasi yang pakai BBM," tambahnya.

"Dengan begitu sudah pasti harga-harga barang juga pasti naik," papar pria yang jadi Ketua DPC PDI Perjuangan Jember ini.

Bila dua masalah tersebut tidak segera dimitigasi Pemerintah Kabupaten Jember, Widarto memastikan kenaikan harga bahan pangan akan lebih tajam lagi.

"Kami minta pemerintah daerah mengantisipasi hal ini. Khusus MBG misalkan, harus dipetakan kebutuhan itu apa saja," paparnya.

Mengingat setelah Ramadan, Widarto mengungkapkan, menu MBG di Jember kembali normal, tidak lagi berupa makanan kering.

"Dengan begitu, kebutuhan akan daging, buah, beras, telur sayuran itu sudah pasti. Hal tersebut harus dipersiapkan," tuturnya.

Widarto menyarankan, Pemkab Jember bisa mengalokasikan anggaran untuk insentif kepada petani tanaman pangan.

"Baik petani buah, petani sayur, agar mereka semangat memproduksi itu. Dan pada saat yang sama juga membuka peluang memunculkan petani baru," bebernya.

Baca juga: Sudah Kantongi Nama SPPG Nakal, DPRD Sumenep Bakal Sidak Dapur MBG, Soroti Aspek Gizi & IPAL

Insentif serupa juga bisa diberikan kepada para peternak.

Widarto menilai, hal itu bisa memotivasi mereka lebih giat memproduksi hasil ternak.

"Tidak harus selalu besar, tapi paling tidak memunculkan peternak baru, walaupun kecil tetapi tetapi tumbuh. Ini penting juga, di tengah kondisi ekonomi tidak menentu namun bisa memunculkan lapangan kerja baru," sarannya.