TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah gencarnya pemerintah menggelontorkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi pemenuhan gizi nasional, fakta di lapangan justru memunculkan dinamika yang tak sederhana.
Di balik ambisi besar tersebut, terselip berbagai persoalan yang membuat pemerintah harus mengambil langkah tegas bahkan menghentikan sementara ribuan dapur pelaksana program.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa lebih dari seribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa dihentikan operasionalnya sementara waktu.
Langkah ini bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh terhadap kualitas program MBG.
“Lebih dari 1.000. Ini saya punya Wakil Kepala (BGN) satu Ibu, Ibu ini, Ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend 1.030,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).
Baca juga: Kepala BGN Dadan Hindayana Ungkap Fakta Program MBG, Satu Dapur Jatahnya Rp 1 Miliar Sebulan
Keputusan tersebut, lanjut Prabowo, bukan berarti program MBG dihentikan, melainkan justru sedang diperkuat dari dalam.
Pemerintah disebut tengah melakukan evaluasi besar-besaran, menyusul berbagai kritik dan temuan di lapangan yang dinilai perlu segera dibenahi.
“Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN, dan saya terus cross-check,” ucapnya.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa ke depan tidak ada lagi toleransi bagi dapur MBG yang tidak memenuhi standar.
Pemerintah kini menerapkan sistem sertifikasi ketat, mulai dari kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas air yang digunakan dalam proses memasak.
“Yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau enggak beres, ditutup," tutur Prabowo.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa program MBG tidak hanya mengejar kuantitas distribusi makanan, tetapi juga kualitas yang benar-benar layak dikonsumsi, terutama oleh anak-anak sebagai target utama.
Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Justru, berbagai keluhan dan sorotan dari masyarakat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem yang ada.
Selain pengawasan internal, pemerintah kini membuka ruang partisipasi publik secara luas. Masyarakat, orang tua, hingga pihak sekolah diberi akses untuk ikut mengawasi jalannya program.
“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegasnya.
Baca juga: Alasan Kepala BGN Kenapa MBG Tak Bisa Berhenti Meski Dikritik: 60 Persen Anak Gizinya Tak Seimbang
Lebih jauh, Prabowo menyinggung pentingnya perubahan budaya dalam tata kelola program pemerintah.
Ia mengkritik kebiasaan lama yang hanya menampilkan laporan baik-baik saja tanpa mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” imbuh Prabowo.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa program sebesar MBG membutuhkan transparansi, kejujuran, dan keberanian untuk mengakui kekurangan demi perbaikan yang berkelanjutan.
Dengan langkah evaluasi besar ini, pemerintah berharap program MBG tidak hanya menjadi proyek ambisius di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
***
(TribunTrends/Kompas)
