TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp308 triliun setelah memberlakukan kebijakan efisiensi dengan memangkas pos-pos belanja yang tidak produktif.

Menurutnya, efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bertujuan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026).

"Waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pusat sebagian besar ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua Rp308 triliun ini, kalau tidak dipotong ini ke arah korupsi," ungkapnya.

Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara.

Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).

Tingginya angka ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain.

Dengan APBN yang mendekati Rp 3.700 triliun (US$230 miliar), Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30 persen atau setara US$75 miliar.

Prabowo menyebut efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal.

Ia menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial.

Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.

Baca juga: Prabowo Ungkap Kebiasaan ‘News Junkie’: Bangun Dini Hari Pantau Isu Global di YouTube

Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.

Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor.

a mencontohkan sejumlah kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).

"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Deni/Dodi)