Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI — Momen pelaksanaan salat Idulfitri warga Muhammadiyah di Kota Sukabumi diwarnai sorakan dari jamaah saat Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, hadir di lokasi, Jumat (20/3/2026).

Sorakan tersebut terjadi di tengah polemik tidak diberikannya izin pelaksanaan salat Idulfitri Muhammadiyah di Lapang Merdeka.

Menanggapi hal itu, Ayep Zaki menyebut respons jamaah berkaitan dengan janji yang pernah ia sampaikan saat masa kampanye.

“Waktu kampanye itu saya berbicara secara pribadi, karena saat itu belum melekat sebagai kepala daerah. Setelah dilantik, saya terikat aturan dan tidak bisa menjadikan keputusan pribadi sebagai keputusan konstitusional,” ujarnya

Ia menegaskan, keputusan tidak mengizinkan penggunaan Lapang Merdeka bukan bentuk diskriminasi, melainkan mengikuti ketentuan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama.

Baca juga: Ratusan Warga Muhammadiyah Purwakarta Padati Pelataran RS Asri untuk Salat Idulfitri 2026

Menurutnya, pemerintah daerah wajib mengacu pada hasil sidang isbat yang menetapkan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

“Tidak ada sedikit pun niatan intoleran. Kami mengikuti arahan pemerintah pusat secara vertikal,” tegasnya.

Ayep juga mengakui bahwa kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Sukabumi, terlebih polemik serupa disebut bukan kali pertama terjadi.

“Ini jadi pelajaran bagi kami. Ke depan harus ada antisipasi agar tidak terulang,” ucapnya.

Ia memastikan, dalam waktu dekat Pemkot Sukabumi akan mengundang berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, hingga unsur terkait lainnya untuk mencari solusi bersama.

“Kita akan duduk bersama, termasuk dengan Muhammadiyah, MUI dan Kementerian Agama, supaya ke depan tidak lagi menjadi polemik,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan mencerminkan sikap intoleransi pemerintah daerah.

Ia menyebut Kota Sukabumi selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat toleransi yang tinggi.

“Ini bukan soal intoleransi, tetapi karena pemerintah daerah mengikuti keputusan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama,” ujarnya.

Baca juga: Halaman GOR Tridaya Indramayu Membeludak, 1.500 Warga Muhammadiyah Khusyuk Gelar Salat Idulfitri

Menurutnya, penggunaan fasilitas publik seperti Lapang Merdeka tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Pelaksanaan salat Id adalah kegiatan sakral. Namun karena ini fasilitas pemerintah, maka penggunaannya mengikuti hasil sidang isbat,” jelasnya.

Sorakan terdengar sejak kedatangan Ayep Zaki di lokasi hingga saat dirinya menyampaikan sambutan. Sejumlah jemaah bahkan melontarkan teriakan “huuh”, "Balik-balik" terucap beberapa kali. secara serempak, hingga menyebut “pembohong” usai sambutan disampaikan.

Meski demikian, situasi tetap berlangsung kondusif dan tidak terjadi kericuhan terbuka. Salat Idulfitri yang dihadiri ribuan jamaah Muhammadiyah berlangsung secara khidmat.