TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola keuangan negara, Presiden Prabowo Subianto mengungkap langkah besar yang diklaim mampu menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara.
Bukan sekadar penghematan biasa, kebijakan ini disebut sebagai upaya serius menutup celah penyimpangan yang selama ini berpotensi mengarah pada praktik korupsi dalam pengelolaan APBN.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa banyak pos belanja negara selama ini mengandung unsur “akal-akalan” yang jika dibiarkan bisa menjadi pintu masuk penyalahgunaan anggaran.
Baca juga: Tegang! Perdebatan Prabowo dengan Najwa Shihab, Presiden Dicecar Soal Isu Makar di Demo Besar Lalu
Prabowo Subianto mengungkap bahwa pemerintah telah memangkas anggaran hingga Rp 308 triliun dari belanja pemerintah pusat pada tahap awal efisiensi.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp 308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan bahwa efisiensi bukan hanya soal penghematan, tetapi juga bagian dari strategi pencegahan korupsi secara sistemik.
Prabowo Subianto juga menyinggung indikator ekonomi penting, yakni Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mencerminkan efisiensi penggunaan modal dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, ICOR Indonesia berada di angka 6,5 lebih tinggi dibanding negara lain seperti Thailand dan Malaysia yang berada di angka 4, serta Vietnam di kisaran 3,6.
“Jadi angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp 3.700 triliun atau 230 miliar dollar AS. 30 persen dari itu maka 75 miliar dollar AS. Ini tidak efisien,” tuturnya.
Angka ini menjadi alarm bahwa masih banyak potensi pemborosan dalam sistem ekonomi nasional.
Pemerintah, kata Prabowo Subianto, mulai menyisir berbagai pengeluaran yang dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Beberapa di antaranya meliputi:
Ia juga menyoroti kebiasaan pengeluaran rutin yang dilakukan tanpa evaluasi manfaat, termasuk kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.
Baca juga: Prabowo Sindir Gubernur Kaltim yang Beli Mobil Dinas Rp 8 M: Presiden Saja Pakai Maung Rp700 Juta
Meski angka Rp 308 triliun terdengar besar, Prabowo Subianto menilai itu baru tahap awal.
Ia menegaskan bahwa potensi efisiensi masih sangat luas, terutama jika pemerintah konsisten menata ulang belanja rutin yang tidak esensial.
Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bahwa disiplin fiskal harus dijaga, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menariknya, efisiensi juga mulai menyentuh aspek pola kerja aparatur negara. Prabowo Subianto membuka kemungkinan penerapan sistem kerja baru, seperti:
Pengurangan hari kerja dari 5 menjadi 4 hari
“Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” ujarnya.
Uang Negara Harus Kembali ke Rakyat
Pada akhirnya, pesan utama dari Prabowo Subianto adalah memastikan setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Efisiensi yang dilakukan bukan sekadar penghematan angka di atas kertas, melainkan upaya membangun sistem yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengubah budaya lama dari boros dan tidak tepat sasaran, menjadi disiplin dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
***
(TribunTrends/Kompas)
