TRIBUNJAKARTA.COM - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penggunaan anggaran di tingkat daerah.
Dimana, Prabowo menyebutkan adanya kepala daerah yang mobil dinasnya mencapai Rp 8 miliar.
Hal itu pun ditanggapi Susi Pudjiastuti melalui akun X pribadinya pada Jumat (20/3/2026).
"Pak Presiden @prabow hal2 seperti ini yg membuat masyarakat marah," tulis Susi Pudjiastuti.
"Bapak harus tegur & perintahkan menteri untuk dibuat arahan max harga mobil dinas yg boleh. 8 thn terakhir kecenderungan penghamburan anggaran sangat besar, anggaran terus dinaikan setiap tahun tapi output program sama. Akhirnya membuat anggaran2 yg mengada ada," sambung Susi Pudjiastuti.
Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan banyak pejabat yang menggunakan anggaran tidak efisien.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat diskusi dengan jurnalis di kediamannya wilayah Hambalang, Bogor, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Kamis (19/3/2026).
“Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 miliar,” kata Prabowo.
Sebagai perbandingan, Prabowo mengungkap mobil dinas Maung yang dipakainya memiliki harga yang jauh lebih rendah.
Dia juga menegaskan bahwa Maung yang digunakannya adalah kendaraan dinas buatan dalam negeri.
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi Rp 1 miliar, tapi tidak sampai Rp 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyorot masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi seperti pembangunan jembatan desa.
Kepala Negara menyayangkan masih adanya anggaran daerah yang digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ujar Prabowo.
Kemudian, ia juga mengingatkan tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” tambah Prabowo.
