TRIBUNKALTIM.CO - Julukan “Presiden Sawit” belakangan ramai disematkan masyarakat kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Sebutan ini muncul karena kebijakan Prabowo yang dinilai memberi perhatian besar pada industri kelapa sawit, termasuk rencana menambah lahan perkebunan di berbagai wilayah.
Apalagi setelah Prabowo menyatakan akan menambah jumlah lahan perkebunan sawit di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Sumatera hingga Papua.
Baca juga: Prabowo Beber Alasan Indonesia Masuk Board of Peace, akan Keluar Jika Tak Untungkan RI dan Palestina
Alih-alih merasa tersinggung, Prabowo justru mengaku bangga dengan julukan tersebut.
Namun faktanya, julukan 'Presiden Sawit' ini justru tak membuat Prabowo keberatan. Ia bahkan bangga mendapat julukan tersebut.
"Saya diejek kan, ini 'Presiden Sawit.' Ya saya bangga jadi presiden sebuah negara penghasil kelapa sawit terbesar," kata Prabowo dalam acara diskusi bersama sejumlah tokoh di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026).
Prabowo menuturkan, kelapa sawit ini bisa diolah sebagai bahan bakar minyak (BBM) yang bermanfaat untuk transportasi kita.
Menurut Prabowo, dari kelapa sawit ini bisa diolah menjadi solar, avtur (bahan bakar pesawat), hingga bensin.
Dengan banyaknya penghasil kelapa sawit di Indonesia, Prabowo merasa kondisi Indonesia lebih baik daripada negara lainnya.
Baca juga: 4 Poin Pernyataan Prabowo terkait Board of Peace, Janji Keluar Jika tak Untungkan RI dan Palestina
Terlebih di tengah kondisi perang antara Iran vs Amerika Serikat (AS) dan Israel yang hingga kini masih belum usai.
"Karena dari kelapa sawit, kita bisa menghasilkan solar. Dari kelapa sawit bisa bensin juga, avtur dari kelapa sawit."
"Jadi we are in a better position than many countries," jelas Prabowo.
Prabowo menuturkan, selama setahun ke depan masyarakat harus waspada akan efek dari perang yang terjadi antara Iran, dan AS-Israel. Terutama efek pada ketersediaan BBM di dalam negeri.
Untuk itu Prabowo pun mengimbau masyarakat untuk mengurangi konsumsi BBM. Karena Prabowo menilai Indonesia tetap harus siap akan adanya kemungkinan terburuk.
Baca juga: Menkeu Purbaya Lagi Berhemat, Daftar Menteri Prabowo Pilih Tidak Gelar Open House Lebaran 2026
Terlebih yang terlibat konflik adalah Iran yang punya kendali atas Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis perdagangan minyak dunia.
"Tapi benar, satu tahun ini kita harus benar-benar waspada.Mau tidak mau semua kita merasakan, kita harus mengurangi konsumsi BBM. Tapi ya kita harus siap kemungkinan paling jelek."
"Karena Iran kan dia mau bela diri. Cara dia bela diri dia harus tutup (Selat) Hormuz. Dia harus membuat negara yang menyerang dia menyesal. Dan target dia BBM crude oil 200 dollar. Tapi sekarang berkisar naik turun (harga minyak dunia). Karena juga masih banyak sumber lain, masih. Tapi bagi kita berat, benar," ungkap Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto melangsungkan diskusi dan wawancara bersama jurnalis, pengamat, dan pakar terkait isu terkini untuk merespons dinamika geopolitik global dan perkembangan kebijakan strategis dalam negeri pada Selasa (17/3/2026).
Pertemuan itu dikabarkan melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia yang dikelola oleh Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia.
"Presiden melangsungkan diskusi dan wawancara bersama sejumlah jurnalis, pengamat, dan pakar mengenai isu-isu terkini guna merespons dinamika geopolitik global dan perkembangan kebijakan strategis dalam negeri," ungkapnya pada Rabu (18/3/2026).
Baca juga: Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus adalah Tindakan Terorisme, Prabowo: Usut yang Bayar
"Pertemuan ini menjadi ruang diskusi mendalam mengenai arah pemerintah dalam menghadapi tantangan dan menjawab berbagai pertanyaan penting yang menjadi perbincangan public," sambungnya.
Prabowo disebut berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dengan berbagai elemen bangsa sekaligus mengajak semua pihak untuk bahu-membahu membangun negeri.
Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 19.00 WIB-01.30 WIB ini diharapkan menjadi Langkah konkret dalam membangun optimisme nasional untuk mewujudkan pelaksanaan transformasi bangsa. (*)
