BANGKAPOS.COM -- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wacana pemotongan gaji menteri tidak tepat karena gaji menteri lebih rendah dibanding DPR dan Dirut BUMN.

Jusuf Kalla menyebut gaji pokok menteri hanya sekitar Rp19 juta per bulan, jauh lebih kecil dibandingkan gaji direktur utama BUMN maupun anggota DPR.

 “Kalau dipotong lagi, akhirnya jauh lebih tinggi gajinya Dirut BUMN daripada gaji menteri,” ujarnya di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu 21 Maret 2026.

Baca juga: Jangan Sampai Salah Arti Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, dan Jawabannya saat Lebaran

Ia menekankan pemotongan gaji akan memperbesar ketimpangan. “Jadi kalau dipotong lagi tinggal berapa untuk menteri? DPR pun jauh lebih tinggi. Itu cuma untuk mengetahui saja,” jelasnya.

JK menegaskan pentingnya keseimbangan antara jabatan, tanggung jawab, dan kompensasi. Menurutnya, menteri adalah penggerak kebijakan yang harus dihargai secara proporsional.

Saat ditanya soal tunjangan, JK menegaskan menteri tidak memiliki tunjangan khusus. “Tidak ada tunjangannya kalau menteri. Hanya ada biaya operasional,” tambahnya.

Wacana Pemotongan Gaji

Sebelumnya, Presiden Prabowo sebelumnya menyinggung langkah penghematan yang dilakukan sejumlah negara di tengah krisis global akibat perang Timur Tengah.

 
Langkah itu mencakup pemotongan gaji pejabat, penghematan BBM, penerapan WFH, hingga penghentian belanja negara yang tidak mendesak.

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet, 13 Maret 2026.

Mensesneg Prasetyo Hadi menuturkan pemerintah sedang mendetailkan kajian pemotongan gaji jajaran kabinet dan DPR RI. “(Opsi itu) sedang kita detailkan kajiannya,” katanya.

Prasetyo menambahkan, opsi ini dipelajari demi ketahanan bangsa meski Indonesia belum memasuki masa krisis.

Ia juga menegaskan stok BBM Indonesia masih aman 21–25 hari sesuai standar kapasitas penyimpanan nasional.

Airlangga Hartarto: WFH ASN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan ada penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN dan pegawai swasta pasca-Lebaran.

Airlangga menilai langkah ini dapat menghemat konsumsi BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia.

“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga pegawai swasta dan pemerintah daerah.

Dari perkiraan, penghematan bisa mencapai seperlima dari konsumsi BBM harian.

Airlangga menegaskan teknis pelaksanaan WFH masih dimatangkan dan akan diumumkan setelah persiapan selesai.

(Surya.co.id/Tribunnews/Tribun Trends)