TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Prabowo Subianto ngotot menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa adanya pemotongan anggaran meski Indonesia terdampak krisis energi global buntut konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Prabowo beralasan, realokasi anggaran MBG dikhawatirkan akan jadi lahan korupsi.
Hal ini disampaikan Prabowo ketika ditanya oleh Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar, Retno Pinasti, dalam diskusi bersama sejumlah pengamat dan jurnalis di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Saya akan bertahan sedapat mungkin (untuk menjalankan program MBG). Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan," katanya dalam diskusi tersebut dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Sabtu (21/3/2026).
Prabowo mengungkapkan tetap dilakukannya program MBG karena dirinya enggan untuk melihat adanya anak-anak yang kurang gizi dan menderita stunting.
"Saya lihat ketika kampanye (pilpres) sekian kali, di desa-desa anak umur 11 tahun, badannya anak empat tahun," katanya.
Dia merasa keputusannya ini merupakan pilihan yang benar.
Prabowo juga mengatakan bahwa tidak perlu adanya pemotongan anggaran MBG.
"Saya yakin di jalan yang benar. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya," tegasnya.
Baca juga: SPPG di Citamiang Sukabumi Ditutup Sementara, Imbas Temuan Bangkai Cicak di Menu MBG
Prabowo mengatakan masih banyak pos anggaran selain MBG yang bisa dipangkas di tengah krisis Timur Tengah.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa program MBG adalah investasi bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Masih banyak penghematan lain yang bisa kita lakukan. Kita sudah exercise dan kita sudah lakukan penghematan di berbagai bidang," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa MBG tidak masuk dalam program yang terkena efisiensi anggaran.
Selain MBG, ada pula program Prabowo lainnya yang tidak terkena pemangkasan anggaran, yakni Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
"Tidak (anggaran MBG dan Kopdes tidak akan dikurangi). Kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak," tegas dia.
Prasetyo mengatakan efisiensi dilakukan dalam rangka agar defisit APBN tidak melambung di atas tiga persen serta buntut adanya konflik di Timur Tengah.
Dia mengungkapkan pemangkasan anggaran akan dilakukan terhadap belanja negara yang dinilai tidak mendesak.
"Contoh perjalanan dinas, perjalanan dinas luar negeri. Itu terus kami perketat," ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Rabu (18/3/2026).
Prasetyo menjelaskan pertimbangan relokasi anggaran tidak hanya terkait konflik Iran dengan AS dan Israel.
"Itu (konflik Iran dengan AS dan Israel), kebetulan ya, kita tadinya tidak menduga akan ada perang atau ada eskalasi," tegasnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dia mengatakan efisiensi anggaran tidak menyentuh program prioritas yang sudah ditetapkan.
"Program unggulan tidak ada yang diubah. Semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang,” ujar Airlangga di kantornya, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, langkah efisiensi yang sedang dihitung pemerintah bisa beragam dari berbagai pos belanja kementerian dan lembaga.
"Sedangkan efisiensi itu bisa macam-macam bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan,” tuturnya,
Meskipun program unggulan tidak ada yang diubah di tengah efisiensi, Airlangga menyebut, tetap akan dilakukan berbagai optimalisasi pada program-program unggulan.
“Anggaran program unggulan tidak dipotong. Optimalisasi ada, optimalisasi artinya kan ada potensi penambahan anggaran dari semua sektor. Nah potensi penambahan anggaran itu yang dioptimalisasi dari berbagai KL kan ada potensi peningkatan anggaran, nah itu yang kita optimalisasi,” tuturnya.
Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta akan dimulai setelah Lebaran sebagai langkah efisiensi yang diambil pemerintah.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan WFH ini dibahas dalam rapat dengan Presiden di Istana Negara, Kamis (19/3/2026). WFH rencananya diterapkan satu hari dalam lima hari kerja.
Kepastian waktunya akan diputuskan lebih lanjut setelah konsep teknis rampung.
"Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ucap Airlangga usai rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga mengatakan kebijakan WFH bagi ASN hingga pekerja swasta ini digodok demi penghematan akibat tingginya harga minyak dunia.
"Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja," ucapnya.
Dia memastikan teknis kebijakan WFH ASN dan pegawai swasta ini akan diumumkan ke publik usai semua persiapan dimatangkan.
"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda," tuturnya.
Dari perkiraannya, kebijakan ini setidaknya dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.
"Karena itu ada penghematan dari segi, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," kata dia. (*)
