TRIBUNNEWSMAKER.COM - Pernyataan tegas disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebagai bentuk terorisme yang tak bisa ditoleransi.
Ucapan tersebut langsung menyita perhatian publik, mengingat istilah “terorisme” membawa konsekuensi hukum dan politik yang sangat serius.
Prabowo menilai, tindakan brutal itu bukan sekadar kriminal biasa, melainkan upaya menciptakan ketakutan luas di tengah masyarakat.
Di tengah memanasnya respons publik, pengamat politik Rocky Gerung turut angkat bicara dengan pernyataan yang mengejutkan.
Rocky Gerung justru meminta agar Presiden diberi ruang untuk mengekspresikan kemarahan moralnya terhadap aksi kekerasan tersebut.
Namun, Rocky Gerung juga mengingatkan pentingnya ketepatan penggunaan istilah agar tidak menimbulkan bias dalam penegakan hukum.
Perdebatan pun mengemuka, antara dorongan empati terhadap korban dan kehati-hatian dalam mengklasifikasikan kejahatan.
Kasus ini kini bukan hanya soal kekerasan fisik, tetapi juga memantik diskursus serius tentang definisi terorisme di Indonesia.
Baca juga: Fakta Mengejutkan Terbongkar! 5 OTK Diduga Jadi Pelaku Penyiraman Andrie Yunus, Berbagi Peran Rapi
Presiden Prabowo Subianto menilai kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus sebagai bentuk terorisme.
Bahkan, Prabowo menyebut serangan air keras merupakan tindakan biadap yang harus diusut tuntas.
Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat sesi tanya jawab bersama jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3/2026) malam.
Pengamat Politik Rocky Gerung pun berkomentar mengenai pernyataan Prabowo Subianto.
Ia mengaku senang dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya senang karena Presiden Prabowo akhirnya memutuskan dengan kalimat yang enteng, usut tuntas dan sesegera mungkin, itu semacam pembalikan moral," kata Rocky Gerung dalam program Indonesia Lawyer's Club (ILC) di kanal YouTube tvOneNews, Kamis (19/3/2026).
Rocky Gerung yang pernah menjadi dosen filsafat di Universitas Indonesia (UI) selama 15 tahun itu menyebut masyarakat ingin memberi kesempatan kepada Prabowo agar berdiri bersama rakyat untuk mencegah kekuasaan yang totaliter dan dikuasai oleh militer.
"Justru kita beri kesempatan pada Presiden Prabowo untuk datang bersama masyarakat sipil, membentak mereka yang masih berupaya bermimpi tentang masyarakat yang totaliter, di mana tentara menjadi sangat eksklusif," ucap tokoh kelahiran Manado, Sulawesi Utara, 20 Januari 1959 ini.
Ia ingin Prabowo tahu bahwa para aktivis ingin membangun masyarakat yang berbasis pada supremacy of civilian value atau supremasi nilai-nilai sipil.
Supremasi sipil sendiri merupakan sebuah prinsip penting dalam negara demokrasi modern, di mana kekuasaan politik berada di tangan pemerintah yang dipilih secara demokratis, dan militer berada di bawah kendali otoritas sipil.
Sehingga, Rocky Gerung mengaku ingin mengkritik Prabowo yang beberapa kali mengatakan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah adalah peralatan asing.
"Tapi, seringkali dianggap kalau kita keluarkan peralatan kita itu dianggap itu adalah peralatan asing. Presiden sering bilang begitu juga," papar Rocky Gerung.
"Di sini saya mau kritik Presiden Prabowo bahwa kami ada di dalam tekad dan nekat untuk menghasilkan peradaban yang basisnya adalah the supremacy of civilian value. Jelas itu."
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan tindakan kriminal serius dan harus diusut hingga ke dalang di balik peristiwa itu.
“Ini adalah terorisme. Ini tindakan biadab. Harus kita kejar. Harus kita usut. Harus kita usut!” tegas Prabowo.
Presiden menekankan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, melainkan harus mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
“(Termasuk) siapa yang menyuruh, siapa yang membayar,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan, negara tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga negara, termasuk terhadap aktivis yang menyuarakan kritik.
Ia memastikan, jika ada keterlibatan aparat dalam kasus kekerasan itu, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Ya jelas dong (kalau itu dari aparat). Tidak akan! (ada impunitas). Saya menjamin!” ujar dia.
“Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin Indonesia yang beradab. Tidak boleh ada tindakan seperti ini,” ujarnya.
Selang beberapa hari setelah kejadian penyiraman terhadap Andrie Yunus, Polri bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah mengamankan empat oknum prajurit TNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras tersebut.
Dandenpom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyampaikan bahwa para terduga pelaku terdiri dari tiga perwira dan satu bintara.
“Saya dipilih oleh rakyat, untuk membela rakyat. Tapi kita waspada, saya minta diusut benar. Sampai ke aktornya,” kata Prabowo.
TNI mengungkap empat prajurit diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, Rabu (18/3/2026).
Keempat prajurit tersebut berasal dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang bertugas di Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Saat ini keempat prajurit TNI tersebut telah diserahkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Keempat terduga pelaku masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto memastikan pihaknya tidak akan berhenti terhadap empat terduga pelaku.
Pihaknya, kata Yusri, akan mengusut dalang di balik peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus.
"Jadi yang terkait perintahnya siapanya itu, kan itu, jadi nanti kita masih akan kita dalami. Karena perlu istilahnya pengumpulan saksi, kemudian bukti-bukti yang ada," ucap Yusri saat konferensi pers di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Rabu (18/3/2026).
Pada saat yang bersamaan, Polri pun melakukan jumpa pers terkait proses penyidikan kasus tersebut.
Namun, inisial terduga pelaku yang diungkap Polda Metro Jaya berbeda dengan yang diumumkan TNI.
Polda Metro Jaya dalam hal ini mengumumkan dua inisial yakni BHC dan MAK.
Sementara, TNI menyebut terduga pelaku merupakan personel Detasemen Markas BAIS TNI berinisial NDP, SL, BHW dan ES.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin tidak menjawab dengan gamblang soal perbedaan inisial tersebut.
Ia hanya mengatakan saat ini pihaknya akan mengkolaborasikan hasil temuan pihak kepolisian dengan temuan TNI.
"Tentunya kami dari Polda Metro Jaya maupun nanti bersama-sama dengan TNI juga akan mengkolaborasikan temuan dari fakta penyelidikan maupun penyidikan," ujar kata Iman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (18/3/2026).
Iman hanya menegaskan dalam pengungkapan kasus ini, baik Polri maupun TNI berkomitmen sesuai fakta yang ada atas arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kami yakini bahwa kita sama-sama punya komitmen untuk melakukan pengungkapan kasus ini seterang-terangnya. Jadi kita sama-sama punya komitmen, baik itu TNI, Polri, sebagaimana dengan arahan Bapak Presiden untuk melakukan pengungkapan kasus ini dengan terang benderang, yang berdasarkan fakta hukum diperoleh dari proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh masing-masing," ungkapnya.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (12/3/2026) malam
Peristiwa yang menimpa Andrie Yunus terjadi setelah yang bersangkutan menghadiri acara podcast berjudul "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sekitar pukul 23.00 WIB.
Akibat peristiwa tersebut Andri Yunus mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuh di antaranya tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata.
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak rumah sakit, Andrie mengalami luka bakar 24 persen.
(TribunNewsmaker.com/TribunJakarta.com)
