BANGKAPOS.COM--Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan tanggung jawab yang menjadi kewenangannya, serta tidak menantang kebijakan pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berdiskusi bersama jurnalis dan pakar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti masih adanya program pembangunan di daerah yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi, namun justru tidak terlaksana.
Akibatnya, pemerintah pusat harus turun tangan mengambil alih tanggung jawab tersebut.
“Jangan nantang-nantang pemerintah pusat, banyak biasa yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi, tidak dilaksanakan,” ujar Prabowo, dalam diskusi bersama jurnalis dan para pakar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip tayangan ulang di YouTube Kompas TV, Jumat (20/3/2026
Menurut Prabowo, kondisi itu menjadi ironi karena anggaran untuk pembangunan daerah sebenarnya telah disalurkan dari pusat.
Ia mempertanyakan penggunaan dana yang sudah diberikan, termasuk dana desa, apabila program-program yang dibutuhkan masyarakat tidak kunjung dijalankan.
“Itu rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa. Ke mana dananya di bupati, ke mana di gubernur. Tapi, okelah saya ambil alih tanggung jawab,” kata dia.
Selain menyinggung soal pelaksanaan program, Prabowo juga menyoroti pola pemerintahan daerah yang dinilainya masih belum efisien.
Ia mencontohkan adanya penggunaan anggaran yang dianggap berlebihan, seperti pembelian kendaraan dinas dengan nilai sangat tinggi.
Prabowo membandingkan hal itu dengan kendaraan dinas presiden yang menurutnya jauh lebih murah.
Ia menilai, anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan untuk kepentingan rakyat ketimbang belanja fasilitas mewah bagi pejabat.
“Anda lihat sendiri. Ada kabupaten, pemda, dia beli mobil gubernur Rp 8 miliar. Saya presiden pakai maung buatan Republik Indonesia harga Rp 700 juta. Mungkin ini presiden ada anti peluru mungkin harganya Rp 1 miliar. Tapi, tidak Rp 8 miliar,” tegas Prabowo.
Karena itu, Prabowo meminta kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dalam bekerja.
Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban harus sepenuhnya diarahkan untuk melayani masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan efektif di daerah masing-masing.
“Sudahlah. Itu yang kita minta kesadaran, rasa tanggung jawab. Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu. Itu yang kita minta,” imbuh Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan pemerintah pusat agar tata kelola pemerintahan di daerah lebih disiplin, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Sumber: Kompas.com