TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memprediksi harga minyak dunia bisa menembus 200 juta dolar AS jika perang Israel-Ameriak Serikat (AS) versus Iran berlangsung secara lama.

Perang tersebut diketahui telah mengancam jalur distribusi 20 persen energi dunia di Selat Hormuz. Sekarang harga minyak dunia dikisaran 112,19 dolar AS per barel.

Situasi ini berdampak langsung  pada kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) yang berpotensi membengkakkan beban subsidi energi dan menekan ruang fiskal dalam APBN, sekaligus memicu inflasi domestik melalui  kenaikan biaya logistik. 

Baca juga: Perang AS-Israel vs Iran: WNI gelisah dengan potensi kenaikan harga BBM – Hidup akan semakin berat

Ekonom Senior Indef, Didin S. Damanhuri memaparkan tiga skenario dampak harga minyak terhadap  ketahanan fiskal Indonesia. 

Skenario pertama, jika perang berakhir cepat, harga minyak  diprediksi pada level USD 100/barel dengan defisit APBN 4%. 

Skenario kedua, perang yang  berlangsung 1,5 bulan dapat mendorong harga ke USD 150/barel dengan defisit 5-6%.  

"Sementara itu, pada skenario terburuk jika konflik berkepanjangan, harga minyak bisa  menyentuh USD 180–200/barel, yang berpotensi membengkakkan subsidi energi hingga  Rp884 triliun dan menyebabkan defisit APBN melonjak di atas 6%," papar Didin dikutip Minggu (22/3/2026).

Menghadapi risiko tersebut, Didin menekankan pentingnya mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit maksimal 3% guna menjaga kepercayaan pasar keuangan dan lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan MSCI. 

Ia menyebut, alih-alih melonggarkan defisit melalui  Perppu yang berisiko memperberat beban utang, pemerintah disarankan melakukan penajaman efisiensi pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan swasembada pangan dengan melibatkan UMKM dan koperasi desa. 

"Melalui perbaikan tata kelola APBN dan penguatan pasar modal, Indonesia diyakini tetap mampu menjaga  pertumbuhan ekonomi di atas 5% sekaligus mendorong pemerataan pendapatan," ujarnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman menjelaskan, urgensi kebijakan antisipatif dalam menghadapi dampak konflik geopolitik global Iran versus Israel-AS yang berisiko memicu imported inflation di Indonesia. 

Mengingat struktur ekonomi nasional sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga (53% terhadap PDB), beliau menyampaikan bahwa gejolak harga energi global yang berpotensi menembus USD 100 per barel menjadi ancaman langsung bagi daya beli masyarakat melalui inflasi barang dan jasa  (cost-push inflation). 

Rizal memperingatkan, adanya potensi risiko stagflasi, di mana pertumbuhan ekonomi melambat namun dibarengi inflasi tinggi, karena 74% pengeluaran rumah tangga di Indonesia sangat sensitif terhadap komponen pangan (39%), energi (22%), dan transportasi (13%) dan lainnya (26%). 

Rizal menyampaikan simulasi dampak berdasarkan durasi konflik, di mana jika harga minyak mentah berada di atas USD 100 per barel, pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko terkoreksi sebesar 0,3% hingga 0,5%. 

"Diiringi intervensi kebijakan antisipatif, yakni  menahan kenaikan harga BBM dengan menurunkan pajak penjualan BBM dan cash transfer ke rumah tangga," tuturnya. 

Temuannya, setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 10 per barel diprediksi menambah beban subsidi energi sekitar Rp25 triliun. 

Sebaliknya, skenario  tanpa kebijakan antisipatif, kenaikan USD 10 per barel menambah subsidi energi sekitar Rp  50,25 triliun. 

Dalam skenario konflik berkepanjangan hingga satu kuartal, ia menjelaskan, kebutuhan tambahan subsidi bisa membengkak pada kisaran Rp280-Rp296 triliun,  yang secara otomatis akan meningkatkan tekanan signifikan terhadap defisit APBN. 

Guna memitigasi risiko tersebut, Rizal menjelaskan bahwa APBN harus bertransformasi dari  sekadar shock absorber menjadi shock stabilizer. 

Adapun strategi yang disarankan dalam  jangka pendek dan menengah sebagai 4 pilar intervensi kebijakan presisi, bahwa kebijakan perlu fokus pada stabilisasi rupiah, penahanan dampak kenaikan harga energi, perlindungan kelompok rentan melalui bansos yang lebih tepat sasaran, dan realokasi  anggaran dari program yang kurang produktif ke sektor dengan multiplier effect tinggi, sambil  menunda transmisi kenaikan harga energi global ke kelompok rentan. 

"Selain itu, perlu koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan  memastikan aktivitas ekonomi lokal tetap bergerak, apalagi saat ini di tengah permintaan  ekonomi Lebaran," papar Rizal.