TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan pentingnya pelibatan pemerintah daerah hingga masyarakat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, penanganan bencana tidak bisa hanya bergantung pada kementerian dan lembaga di tingkat pusat, karena berpotensi memperlambat proses pemulihan di daerah.
“Kalau hanya diserahkan kepada kementerian dan lembaga, dari pengalaman kita agak lambat. Maka provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat harus ikut digerakkan,” ujarnya kepada TribunPadang.com usai Salat Idulfitri, Sabtu (21/3/2026).
Mahyeldi mengatakan, penanganan darurat dan masa transisi pascabencana banjir yang terjadi pada akhir November 2025 lalu di Sumbar telah berjalan dengan baik.
Kini, pemerintah daerah fokus mendorong percepatan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca juga: 24 Perusahaan di Sumbar Dilaporkan Tak Bayar THR 2026, Disnakertrans Siapkan Sanksi
Ia menjelaskan, Pemprov Sumbar telah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp21,4 triliun kepada pemerintah pusat melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Pengajuan tersebut, kata dia, mengacu pada semangat bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab nasional.
“Kita harapkan anggaran pusat dikucurkan tidak hanya ke kementerian, tapi juga ke daerah agar semua bisa bergerak cepat,” katanya.
Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti peran Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai dapat menjadi salah satu pendorong percepatan penanganan di lapangan.
Dengan adanya dukungan anggaran tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menangani sebagian persoalan yang telah dirumuskan dalam R3P.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Minta Pusat Kucurkan Rp21,4 Triliun, Percepat Rehabilitasi Pascabencana Sumbar
“TKD ini diharapkan bisa menjadi stimulus untuk mempercepat penanganan, karena memang diarahkan untuk menjawab kebutuhan di daerah,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di Sumbar masih sangat besar, sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Mahyeldi optimistis, jika seluruh pihak dilibatkan dan anggaran dikucurkan secara tepat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.(*)
