TRIBUNJATIM.COM - Warga terdampak nyata aksi penambangan emas tanpa izin yang ditemukan oleh Gubernur Jambi.
Gubernur Jambi Al Haris mengaku kewalahan mengatasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayahnya.
Hal itu diungkapkan Haris saat ditanya soal solusi konkret serta program pemerintah sebagai pendapatan pengganti masyarakat yang selama ini hidup dari aktivitas tambang emas ilegal, serta tambang ilegal lainnya.
Sang Gubernur merasa tak lagi sanggup mengatasi penambangan yang di luar izin yang beroperasi di wilayah pemerintahannya.
Alih-alih memberi program, Al Haris justru meminta masyarakat untuk beralih dari penambangan dengan menggunakan excavator ke mendulang tradisional.
"Memang susah ya, awalnya kan mereka mendulang, lalu mereka dibujuk pakai alat berat, dan mulai merambah ke kawasan hutan, ini yang lama-lama berkembang," kata Haris, saat diwawancarai Sabtu (21/3/2026), dikutip TribunJatim.com via Kompas.com, Minggu (22/3/2026).
"Kalau mereka masih mendulang secara tradisional kita dukung, karena ibu-ibu di kampung itu nganggur tidak ada kerjaan, ya mendulang di sungai secara tradisional dapat Rp 100.000 sehari kan lumayan," tambahnya.
Dia kemudian berharap proses pengajuan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang diajukan ke Kementerian ESDM bisa dijalankan.
Baca juga: Firasat Istri Sebelum Akim Penambang Emas Ilegal Hilang di Lubang Tambang: Kata Saya Mah Terserah
Katanya, proses pengajuan ini masih terkendala di tata ruang. Haris menyebut, Merangin menjadi kawasan percontohan.
Haris pun mengakui bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagian dikirim ke kawasan penambangan emas tanpa izin.
Al Haris mengaku sudah mewanti-wanti hal ini, termasuk juga penggunaan BBM bersubsidi untuk kebutuhan industri.
"Memang kita melihat kemarin bahwa ada BBM subsidi yang dikirm ke tambang-tambang ilegal dan ada ketangkap juga kan mereka, kita sudah wanti-wanti itu sebenarnya," katanya.
Dia juga meminta seluruh pengusaha SPBU konsisten dan berkomitmen supaya tidak ikut berlaku curang, menjual BBM bersubsidi pada kebutuhan industri ataupun tambang ilegal.
"Kepada petugas SPBU, janganlah begitu, harus konsisten, utamakan masyarakat, publik biasa, itu hak mereka, jangan berikan ke perusahaan yang uangnya banyak, dia bisa beli industri. Atau jangan diberikan juga untuk tambang ilegal (pelangsir)," tambahnya.
Baca juga: Hasil Olah TKP Insiden Tewasnya 2 Penambang Batu di Pacitan, Diduga Akibat Menghirup Gas Beracun
Untuk mengantisispasi ini, Al Haris akan meminta Kadin turun tangan untuk menjembatani agar perusahan BBM industri melakukan MoU dengan perusahaan yang membutuhkan BBM.
"Kalau kita biarkan liar (tidak diatur), pasti akan ada yang membeli BBM subsidi secara diam-diam," tambahnya.
Al Haris juga akan melakukan koordinasi dengan ESDM dan Migas, agar membentuk tim khusus untuk menangani hal tersebut.
"Sehingga, kalau ada perusahaan yang nakal, masih mau beli (BBM Subsidi) ya tindak saja perusahaannya," katanya.
Al Haris juga mengakui bahwa masyarakat yang bergantung pada aktivitas penambangan emas ilegal skala besar yang menggunakan alat berat.
Bagi Al Haris, jika proses penambangan emas dilakukan secara tradisional tidak masalah karena tidak merusak lingkungan.
Namun dia menyebut bahwa saat ini masyarakat dipengaruhi untuk menambang dengan skala besar, yakni menggunakan alat berat.
"Kalau cuman mendulang, kita dukung lah itu untuk ekonomi mereka. Tetapi jangan pakai alat berat," tambahnya.
