TRIBUNNEWS.COM - Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dimulai setelah Lebaran berembus.
Kebijakan tersebut, menyusul adanya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah melambungnya harga minyak dunia akibat perang Iran Vs AS-Israel.
Selain di Indonesia. sejumlah negara lebih dulu menerapkan sistem kerja di kantor dan dari rumah.
Seperti di Filipina, sistem kerja empat hari seminggu di kantor-kantor pemerintahan diterapkan mulai 9 Maret 2026.
Lantas, bagaimana di Indonesia?
Saat ini, Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) imbas melambungnya minyak dunia.
Meski demikian, Istana memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) Tanah Air tetap aman.
Hal tersebut, ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
"Disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama untuk mengefisienkan diri kita ya dalam hal bekerja, bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM."
"Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasukan BBM aman," ucapnya.
Baca juga: Wacana WFH ASN-Swasta Dikritik: Urusan PHK dan THR Rakyat Terancam Molor
Mengenai pelaksanaan kebijakan WFH, Hadi mengatakan, kemungkinan akan dilakukan satu hari per pekan.
"Salah satu bentuk mungkin akan diberlakukan WFH paling nggak satu satu hari dalam 1 minggu," imbuhnya.
Lantas, terkait skema penerapan kerja dalam kebijakan WFH ini,
Nantinya, rumusan kebijakan ini akan disampaikan kepada masyarakat dalam waktu dekat.
"Sedang kita godok untuk kita finalkan nanti sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat gitu," jelas politikus Gerindra itu.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi menekankan, penerapan WFH ini, hanya dilakukan di sektor-sektor tertentu.
"Perlu saya luruskan juga ya bahwa apa namanya itu, berlakunya nanti kan untuk sektor-sektor tertentu, jadi supaya tidak disalah pahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari yang kebijakan-kebijakan tersebut," ucap Prasetyo Hadi.
Oleh karena itu, ia meminta waktu untuk mematangkan kebijakan tersebut.
Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Kamis (19/3/2026).
Ia mengatakan, teknis pelaksanaan kebijakan WFH yang kemungkinan dilakukan untuk ASN hingga swasta itu masih dimatangkan.
"Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ucapnya setelah Rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta.
"Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja," imbuhnya.
Baca juga: Buruh Kritik Wacana WFH 1 Hari dalam Sepekan, Dinilai Ganggu Pelayanan Publik dan Dunia Kerja
Namun, Airlangga memastikan, teknis kebijakan WFH ASN dan pegawai swasta ini akan diumumkan ke publik.
"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda," jelasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berencana melakukan penghematan menyusul konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Prabowo merinci, sejumlah langkah yang dapat dilakukan adalah memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah, melakukan efisiensi, hingga menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar.
"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran."
"Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," ungkap Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Hasanudin Aco, Kompas.com)
