TRIBUNBENGKULU.COM - Pemerintah memastikan akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah periode libur Lebaran 2026 usai.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi gangguan pasokan dan tingginya harga minyak global imbas ketegangan di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, aturan teknis mengenai kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan.
"WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. (Berlaku) untuk ASN maupun imbauan untuk swasta," ujar Airlangga usai melaksanakan salat Idulfitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Sektor Pelayanan Publik Tetap WFO
Kebijakan WFH ini memiliki pengecualian yang ketat.
ASN yang bertugas di sektor pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja di kantor agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Layanan publik dipastikan harus tetap berjalan normal sebagaimana mestinya.
"(Berlaku untuk) ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik. (Koordinasi nanti) ada Kemenaker dan Mendagri," ucap Airlangga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan ini tidak berarti ASN bekerja dari rumah sepenuhnya.
Frekuensi WFH dipastikan hanya berlaku satu hari dalam sepekan.
Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas pegawai.
“Nanti libur terus. Nanti enggak kerja-kerja. Ya WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH,” kata Purbaya, Sabtu (21/3/2026).
Meskipun hari pelaksanaan pastinya masih menunggu koordinasi lintas kementerian, Purbaya mengusulkan hari Jumat sebagai opsi pelaksanaan WFH.
Jika diterapkan pada hari Jumat, maka akan tercipta rangkaian akhir pekan yang lebih panjang, yakni Jumat hingga Minggu.
Skenario ini dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi rumah tangga sekaligus memberikan stimulasi bagi sektor pariwisata.
Hemat BBM 20 Persen Berdasarkan hitungan kasar pemerintah, penerapan WFH satu hari dalam seminggu diprediksi mampu menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen atau sekitar seperlima dari konsumsi normal.
“Ada hitungan kasar sekali … (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM),” kata Purbaya.
Kebijakan ini merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Presiden mengingatkan bahwa Indonesia pernah berhasil melakukan efisiensi besar-besaran melalui sistem kerja dari rumah saat mengatasi pandemi COVID-19.
"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.
Negara lain sudah lebih dulu terapkan WFH Indonesia bukan satu-satunya negara yang menempuh jalur ini untuk menekan dampak krisis energi global.
Beberapa negara lain telah menerapkan kebijakan serupa: Thailand: Meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi listrik dan BBM, serta membatasi penggunaan lift dan eskalator.
Filipina: Memberlakukan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik Pakistan: Menyiapkan rencana penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh dan pengaturan kerja dari rumah.
Pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan implementasi kebijakan WFH setelah lebaran ini berjalan efektif, termasuk dalam hal mekanisme absensi dan pengawasan.
Sumber: Tribunnews.com
