TRIBUNJATIM.COM - Ada aturan baru yang akan ditetapkan pemerintah pusat untuk seluruh pekerja di Indonesia.
Pemerintah segera mengumumkan aturan Work From Home (WFH) usai Lebaran 2026.
Aturan WFH berlaku satu hari dalam lima hari kerja.
Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari langkah efisiensi sekaligus adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, khususnya terkait lonjakan harga energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap finalisasi.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).
Menurut Airlangga, meningkatnya harga minyak dunia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pemerintah mempertimbangkan fleksibilitas sistem kerja.
Dengan memberikan opsi WFH satu hari dalam lima hari kerja, diharapkan dapat menekan biaya operasional, termasuk konsumsi energi dan mobilitas harian pekerja.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta.
Namun demikian, implementasinya tetap akan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor pekerjaan.
Pemerintah merencanakan kebijakan ini mulai diterapkan setelah Lebaran, meskipun waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.
Airlangga menegaskan bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, efektivitas kerja, serta dampaknya terhadap produktivitas nasional.
Wacana ini muncul di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah tekanan global.
Selain efisiensi energi, skema kerja fleksibel juga dinilai dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di kota-kota besar, serta memberikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi bagi pekerja.
Sejumlah pengamat menilai, jika diterapkan dengan perencanaan matang, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah transformatif dalam sistem kerja di Indonesia pascapandemi.
Namun, tantangan seperti kesiapan digitalisasi, pengawasan kinerja, hingga kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diantisipasi.
Pemerintah memastikan akan terus mengkaji berbagai aspek sebelum kebijakan ini resmi diberlakukan, guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh dunia kerja dan perekonomian nasional secara luas.
Dua negara memutuskan untuk meminta para warganya work from home (WFH) karena krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.
Perang AS-Israel dan Iran mulai berdampak nyata ke Asia Selatan.
Dua negara tersebut di antaranya Sri Lanka dan Pakistan yang merupakan negara-negara pengimpor minyak.
Sri Lanka baru-baru ini mengambil langkah drastis untuk menahan lonjakan konsumsi bahan bakar dan menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam keterangan resminya Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake mengumumkan setiap hari Rabu akan menjadi hari libur nasional bagi semua lembaga publik.
Keputusan ini diambil untuk mengurangi konsumsi bahan bakar di tengah kemungkinan kekurangan pasokan minyak.
“Kita harus bersiap menghadapi yang terburuk, tetapi berharap yang terbaik,” kata Presiden Dissanayake dalam pertemuan darurat bersama pejabat senior sebagaimana dikutip dari Nation News, via Tribunnews pada Rabu (18/3/2026).
Kebijakan ini nantinya akan diterapkan pada sekolah, universitas, serta kantor-kantor pemerintah, kecuali layanan penting seperti rumah sakit dan imigrasi, yang tetap beroperasi untuk menjamin layanan dasar masyarakat.
Pemerintah sengaja memilih hari Rabu, bukan Jumat, agar kantor-kantor pemerintah tidak tutup selama tiga hari berturut-turut, sehingga aktivitas administrasi tetap berjalan.
Baca juga: 5 Negara yang Diizinkan Iran Lewati Selat Hormuz, Mengapa Indonesia Tidak Ada?
Selain itu, pihak berwenang mewajibkan pengendara mendaftar melalui Kartu Bahan Bakar Nasional, yang membatasi jumlah bahan bakar yang dapat dibeli: 15 liter untuk mobil pribadi dan lima liter untuk sepeda motor.
Langkah ini menjadi bagian dari serangkaian tindakan penghematan energi yang diterapkan negara-negara Asia sejak Selat Hormuz ditutup akibat konflik militer.
Sebelumnya, hampir 90 persen minyak dan gas yang melewati selat tersebut menuju kawasan Asia, menjadikan wilayah ini sangat bergantung pada pasokan energi dari Teluk.
Dengan kebijakan libur nasional mingguan dan penjatahan bahan bakar, Sri Lanka berharap dapat menahan dampak kekurangan energi sambil menjaga aktivitas penting negara tetap berjalan.
Namun, sebagian warga menilai kuota bahan bakar terlalu rendah dan mengkhawatirkan kesulitan mobilitas sehari-hari akibat pembatasan tersebut.
Baca juga: Dampak Perang Iran-Israel: Mahasiswa Asal Yaman Batal Mudik Lebaran Akibat Tiket Pesawat Melambung
Hal serupa juga turut dilakukan pemerintah Pakistan yang mengambil serangkaian langkah darurat untuk mengatasi lonjakan harga bahan bakar akibat konflik militer antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa 50 persen pegawai negeri diminta bekerja dari rumah (work from home/WFH), sementara libur sekolah diperpanjang dengan pembelajaran dialihkan ke sistem daring.
Kebijakan tersebut diambil setelah harga minyak dunia melonjak di atas 100 dolar AS per barel, memicu kenaikan harga BBM di SPBU hingga 20 persen dalam waktu singkat.
Pakistan, yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas dari Teluk, menilai langkah penghematan ini sebagai langkah “sulit tetapi perlu” untuk mengurangi konsumsi energi dan menahan tekanan ekonomi pada masyarakat yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan.
Selain WFH dan libur sekolah, pemerintah juga melakukan pengurangan tunjangan bahan bakar untuk kendaraan dinas sebesar 50 persen selama dua bulan ke depan, kecuali untuk ambulans.
Pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri dibatasi hanya untuk urusan penting negara, sementara pengadaan peralatan baru dilarang. Pemerintah juga menekankan bahwa rapat-rapat akan diprioritaskan secara daring.
Pemerintah berharap kebijakan penghematan energi ini dapat menstabilkan situasi sementara, meskipun para pakar memperingatkan risiko tekanan ekonomi jangka panjang masih tinggi.
