TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah pusat melayangkan wacana aktivitas pembelajaran sekolah dilakukan secara online atau daring mulai April 2026.
Wacana ini dibuat dengan alasan penghematan energi sebagai respon atas situasi geopolitik global, khususnya di Timur Tengah.
Wacana ini langsung memancing kritik dari wali atau orang tua pelajar di Kulon Progo.
Kumala, wali pelajar dari Kapanewon Wates menilai wacana sekolah daring tidak memiliki tujuan yang jelas bagi pendidikan anaknya.
"Saya rasa wacana itu tidak sesuai dengan tujuan penghematan," katanya pada Senin (23/03/2026).
Kumala justru mengkhawatirkan efek negatif dari sekolah daring, terutama pada kemampuan akademik anaknya nanti.
Ia khawatir kemampuan akademik anak bisa turun alias learning loss jika aktivitas pembelajaran dilakukan secara daring.
Sebab, sekolah daring sebelumnya pernah diterapkan di masa Pandemi COVID-19.
Saat itu pembelajaran lebih banyak memanfaatkan komunikasi via gawai ketimbang interaksi langsung.
"Belum lagi kalau orang tuanya kerja semua, tentu akan semakin sulit dipantau kalau sekolahnya daring," ujar Kumala.
Ia pun berharap wacana tersebut tidak direalisasikan begitu saja oleh pemerintah.
Sebab penerapannya harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk dampak negatif yang bisa muncul nantinya.
Kumala menilai sekolah daring sudah cukup diterapkan saat pandemi saja.
Sebab, saat itu ia sudah merasakan banyak kendala dan kesulitan untuk mendukung pembelajaran anak.
"Model tatap muka saja masih banyak kekurangannya, apalagi kalau daring," jelasnya.
Pihaknya memilih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait wacana tersebut.
Namun ia juga berharap agar pemerintah melakukan kajian secara mendalam, terkait kualitas pembelajaran daring.
"Sebab sekolah daring sudah pernah diterapkan pada Pandemi COVID-19 dan ada learning loss pada pelajar," kata pria yang akrab disapa Nur Hadi ini.
Sebelumnya, Pemerintah pusat berencana memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring pada April 2026 mendatang.
Kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah untuk menghemat BBM akibat tingginya harga minyak dunia imbas perang di Timur Tengah.
Menanggapi wacana tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman, Mustadi mengatakan saat ini pihaknya masih belum mendapatkan informasi terkait kebijakan tersebut.
Saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman masih mengacu pada kalender akademik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.
"Kalau Disdik Sleman, guru mulai tanggal 25 Maret masuk. Nanti anak-anak masuk tanggal 30 Maret. Kalau dari DIY belum ada kebijakan, kalender pendidikannya memang seperti itu," katanya, Minggu (22/3/2026).
Kendati demikian, jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan sekolah daring, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sleman sudah siap.
Hal itu karena saat pandemi COVID-19 lalu, sekolah-sekolah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh.
Menurut dia, infrastruktur pembelajaran saat ini sudah semakin canggih untuk mendukung sekolah daring.
Saat ini, semua sekolah di Kabupaten Sleman sudah memiliki jaringan internet yang memadai. Listrik pun tidak menjadi kendala.
Terlebih saat ini semua sekolah di Sleman sudah memiliki Interactive Flat Panel (IFP) bantuan dari pemerintah pusat.
"Kalau daring itu, IT semua sudah siap. Apalagi ada IFP di setiap sekolahan. Internet dari Cangkringan sampai Prambanan tidak ada masalah. Sekarang kan sarprasnya sudah lebih lengkap, jadi kalau ada kebijakan apapun kaitannya dengan online, sekolah sudah siap semua. Nggak ada sekolah yang nggak siap," terangnya.
Pihaknya pun masih menunggu keputusan resmi terkait rencana pembelajaran jarak jauh tersebut.
"Untuk saat ini memang belum ada informasi, jadi kami masih mengikuti kalender akademik yang ada," pungkasnya. (maw)
