TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah berencana memberlakukan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah libur Lebaran 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas terganggunya pasokan serta tingginya harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan aturan teknisnya masih dalam proses penyusunan, namun pelaksanaannya dipastikan dimulai usai Lebaran.
"WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. (Berlaku) untuk ASN maupun imbauan untuk swasta," ujar Airlangga usai melaksanakan salat Idulfitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
WFH nantinya berlaku bagi ASN dan juga dianjurkan untuk sektor swasta, meski dengan pengecualian untuk layanan publik yang tetap harus bekerja dari kantor agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Layanan publik dipastikan harus tetap berjalan normal sebagaimana mestinya.
"(Berlaku untuk) ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik. (Koordinasi nanti) ada Kemenaker dan Mendagri," ucap Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan WFH tidak diterapkan penuh, melainkan hanya satu hari dalam sepekan guna menjaga produktivitas.
Pemerintah bahkan mempertimbangkan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan, sehingga tercipta akhir pekan lebih panjang yang diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Dari sisi efisiensi, kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat konsumsi bahan bakar minyak hingga sekitar 20 persen.
Berdasarkan hitungan kasar pemerintah, penerapan WFH satu hari dalam seminggu diprediksi mampu menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen atau sekitar seperlima dari konsumsi normal.
“Ada hitungan kasar sekali … (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM),” kata Purbaya.
Langkah tersebut merujuk pada arahan Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Presiden mengingatkan bahwa Indonesia pernah berhasil melakukan efisiensi besar-besaran melalui sistem kerja dari rumah saat mengatasi pandemi COVID-19.
"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.
Negara lain sudah lebih dulu terapkan WFH Indonesia bukan satu-satunya negara yang menempuh jalur ini untuk menekan dampak krisis energi global.
Beberapa negara lain telah menerapkan kebijakan serupa:
Thailand: Meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk mengurangi konsumsi listrik dan BBM, serta membatasi penggunaan lift dan eskalator
Filipina: Memberlakukan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sektor publik
Pakistan: Menyiapkan rencana penghematan energi melalui pembelajaran jarak jauh dan pengaturan kerja dari rumah.
Pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan implementasi kebijakan WFH setelah lebaran ini berjalan efektif, termasuk dalam hal mekanisme absensi dan pengawasan.
Pemerintah pusat juga tengah menyiapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (daring) yang direncanakan mulai diterapkan pada April 2026, setelah libur Lebaran.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi penggunaan BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Menanggapi wacana tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, mengungkapkan pihaknya belum menerima informasi resmi terkait kebijakan tersebut.
Saat ini, Disdik Sleman masih berpedoman pada kalender akademik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.
Ia menjelaskan, jadwal masuk guru dimulai 25 Maret, sedangkan siswa kembali belajar pada 30 Maret sesuai kalender yang berlaku.
"Kalau Disdik Sleman, guru mulai tanggal 25 Maret masuk. Nanti anak-anak masuk tanggal 30 Maret. Kalau dari DIY belum ada kebijakan, kalender pendidikannya memang seperti itu," katanya, Minggu (22/3/2026).
Meski begitu, Mustadi menegaskan seluruh sekolah di Kabupaten Sleman siap jika kebijakan sekolah daring diberlakukan.
Kesiapan tersebut didukung pengalaman saat pandemi COVID-19, di mana pembelajaran jarak jauh telah diterapkan secara luas.
Selain itu, infrastruktur pendidikan kini dinilai jauh lebih memadai.
Seluruh sekolah telah memiliki akses internet yang baik, dukungan listrik stabil, serta fasilitas seperti Interactive Flat Panel (IFP).
Ia memastikan tidak ada sekolah yang terkendala dari sisi sarana dan prasarana untuk menjalankan sistem pembelajaran daring.
"Kalau daring itu, IT semua sudah siap. Apalagi ada IFP di setiap sekolahan. Internet dari Cangkringan sampai Prambanan tidak ada masalah. Sekarang kan sarprasnya sudah lebih lengkap, jadi kalau ada kebijakan apapun kaitannya dengan online, sekolah sudah siap semua. Nggak ada sekolah yang nggak siap," terangnya.
Pihaknya pun masih menunggu keputusan resmi terkait rencana pembelajaran jarak jauh tersebut.
"Untuk saat ini memang belum ada informasi, jadi kami masih mengikuti kalender akademik yang ada," pungkasnya.
(*/tribun-medan.com)
