Oleh: Anggalih Bayu Muh Kamim - Penggiat Kajian Agraria, Lulusan Magister Sosiologi Pedesaan Fakultas Ekologi Manusia IPB University
KRISIS sosio-ekologis yang terus berulang di Indonesia—mulai dari konflik agraria, kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan perkebunan “yang menggurita,” hingga bencana ekologis di wilayah pesisir yang terjadi akhir-akhir ini sering kali dibaca secara simplistik. Publik kerap memosisikan “masyarakat lokal” atau “penduduk etnis setempat” sebagai korban yang homogen dan berhadapan langsung dengan aktor eksternal seperti korporasi atau negara.
Cara pandang tersebut problematis karena mengabaikan fakta penting: di dalam komunitas lokal itu sendiri terdapat diferensiasi kelas yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang paling menanggung dampak krisis.
Dalam banyak kasus ekstraksi sumber daya alam, kerusakan lingkungan tidak berlangsung tanpa perantara. Ia kerap dimediasi oleh aliansi antara pemodal dari luar dengan kelompok kelas atas di tingkat lokal. Elite lokal ini memiliki modal sosial, ekonomi, dan politik untuk membuka akses terhadap konsesi lahan, proyek pembangunan, atau izin usaha (Miharja et al., 2017). Dengan demikian, krisis sosio-ekologis tidak semata-mata mencerminkan konflik antara pendatang dan penduduk setempat, melainkan ekspresi dari relasi kelas yang bekerja di balik identitas etnis.
Di pedesaan, pembentukan kelas sosial sering kali berkelindan dengan etnisitas. Identitas etnis tidak hanya berfungsi sebagai penanda kultural, tetapi juga sebagai instrumen politis untuk menguasai sumber daya. Kelompok tertentu mampu memobilisasi etnisitasnya untuk menjalin relasi dengan negara dan pasar, terutama ketika mereka menempati posisi kelas atas (Lan, 2006). Etnisitas dalam konteks ini menjadi sarana legitimasi bagi penguasaan tanah, tambang, atau akses terhadap program pembangunan.
Penguasaan sumber daya tersebut berlangsung melalui berbagai arena. Di ranah ekonomi, relasi patron-klien, jual beli, dan sewa lahan menjadi mekanisme utama. Di ranah sosial, otoritas adat, kelembagaan lokal, dan stratifikasi sosial sering dimanfaatkan untuk mempertahankan dominasi. Relasi etnis, dengan demikian, tidak dapat dilepaskan dari kerja kekuasaan di tingkat lokal, di mana sebagian kelompok memiliki kedekatan lebih besar dengan aparatus negara dan jaringan ekonomi.
Relasi dominasi ini memiliki akar historis sejak masa kolonial, ketika negara mengandalkan elite lokal untuk menjalankan kekuasaan secara tidak langsung. Pola tersebut berlanjut pascakemerdekaan dan menguat pada masa Orde Baru melalui perawatan sistem patron-klien hingga ke tingkat desa. Pasca-Reformasi, terbukanya ruang kontestasi politik justru mendorong elite lokal untuk semakin aktif memobilisasi identitas etnis demi mempertahankan akses terhadap sumber daya (van Klinken, 2002).
Proses urbanisasi desa turut memperumit relasi kelas dan etnisitas. Pembangunan infrastruktur mempercepat mobilitas penduduk dan konversi lahan, sekaligus menajamkan privatisasi tanah (Aji, 2009). Akibatnya, diferensiasi kelas makin kentara dan persaingan penghidupan meningkat. Konflik yang muncul kerap dibingkai sebagai konflik identitas, padahal akar persoalannya terletak pada ketimpangan akses dan penguasaan sumber daya.
Dalam situasi itu, kelompok yang paling terdampak krisis sosio-ekologis justru adalah mereka yang telah termarginalkan sejak awal: “petani kecil”,”nelayan kecil”, buruh, dan kelompok rentan lainnya, termasuk dari etnis yang sama dengan elite lokal. Kerusakan lingkungan akibat ekstraksi sumber daya alam memperdalam ketimpangan sosial yang sudah ada.
Membaca krisis sosio-ekologis melalui lensa relasi kelas menjadi penting agar kebijakan lingkungan tidak berhenti pada pendekatan teknokratis atau romantisasi kearifan lokal. Tanpa membongkar relasi kelas yang timpang di balik etnisitas, upaya penanganan krisis ekologis berisiko terus mereproduksi ketidakadilan sosial dan lingkungan di Indonesia. (*)
