TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI Ahmad Heryawan menyatakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah Indonesia yang memilih menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
Diketahui Indonesia merencanakan pengiriman 8.000 pasukan TNI untuk misi perdamaian ke Gaza.
Tetapi, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.
"Rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza saat ini ditunda," tulis keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Senin (16/3/2026).
Keputusan penundaan pengiriman pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Nasional atau ISF ini diambil Prabowo setelah Indonesia menangguhkan pembahasan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) mengingat eskalasi perang Iran versus Amerika Serikat (AS) dan Israel yang meluas di kawasan Timur Tengah.
"Semua pembahasan terkait BOP sedang ditangguhkan (on hold) karena meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah," demikian keterangan Bakom RI.
Aher menilai, pendekatan melalui jalur resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jauh lebih sesuai, terukur, serta memiliki legitimasi internasional yang lebih kuat.
Menurutnya, kondisi di Gaza saat ini masih sangat fluktuatif dan sarat risiko tinggi, sehingga segala kebijakan strategis, terutama yang melibatkan keselamatan personel dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, harus diambil dengan penuh kehati-hatian.
“Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB,” ungkap Aher dalam keterangan tertulis, Minggu (22/3/2026).
Baca juga: Pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia ke Gaza Ditunda, Prabowo Tegaskan Bukan untuk Lucuti Hamas
Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan lebih lanjut bahwa selama ini partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian dunia selalu didasarkan pada prinsip bebas aktif serta komitmen kuat terhadap perdamaian global.
Karena itu, jalur PBB dianggap sebagai mekanisme paling ideal agar kontribusi Indonesia dapat berlangsung efektif dan diakui secara luas di mata dunia.
Ia juga menekankan urgensi peran diplomasi Indonesia untuk terus mendorong tercapainya gencatan senjata permanen serta penyelesaian konflik secara damai di wilayah tersebut.
“Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan."
"Peran kita tidak hanya dalam bentuk pasukan, tetapi juga bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Aher mendorong pemerintah untuk terus menjalin koordinasi erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk negara-negara sahabat dan lembaga internasional, demi memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat positif bagi upaya perdamaian di Gaza.
Sebagai negara berdaulat yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia perlu segera mengevaluasi keberadaannya di BOP jika lembaga tersebut tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina.
“Mari kita seluruh elemen bangsa untuk terus memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta menjaga persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang sensitif."
"Jika BOP tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina, sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif, keberadaan Indonesia dalam BOP harus segera dievaluasi,” pungkasnya. (*)
