TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Upaya menjaga ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal distribusi ke wilayah perbatasan.
Tingginya biaya logistik menjadi kendala utama sehingga pasokan dari luar daerah belum dapat berjalan optimal.
Perum Bulog mencatat, penyaluran bahan pokok ke Kabupaten Nunukan masih relatif terbatas sepanjang awal tahun 2026.
Pada Januari, distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hanya mencapai sekitar 6 ton. Sementara itu, pada Februari tidak ada penyaluran sama sekali.
Memasuki pertengahan Maret, distribusi kembali dilakukan dengan total sekitar 9 ton beras dan 6 ribu liter minyak goreng.
Baca juga: Polres Malinau Ikut Lakukan Pemantauan Ketersediaan Pangan dan Harga Barang, Selama Ramadan 1446 H
Meski distribusi terbatas,Perum Bulog memastikan stok bahan pokok dalam kondisi aman.
Saat ini, cadangan beras di gudang mencapai sekitar 1.400 ton, minyak goreng 55 ribu liter, dan gula sekitar 2 ton.
Bahkan, tambahan pasokan gula sebanyak 25 ton telah disiapkan untuk masuk setelah Lebaran.
Dengan jumlah tersebut, ketersediaan beras diperkirakan masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga enam bulan ke depan.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan.
Di sisi lain, Pemkab Nunukan terus mendorong langkah jangka panjang guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Nunukan, Masniadi, mengatakan selama ini sejumlah kebutuhan pokok masih didatangkan dari luar daerah, bahkan hingga dari Sulawesi, Jawa dan Malaysia.
Baca juga: Selama Ramadan Ketersediaan Pangan di Malinau Tercukupi, Disperindag Rutin Pantau Harga Komoditas
“Kalau jalur distribusi terganggu, tentu ini akan menjadi persoalan. Karena itu, kita perlu mendorong produksi pangan lokal secara lebih besar,” jelasnya kepada TribunKaltara.com.
Ia menambahkan, sejumlah komoditas seperti cabai, tomat, ikan, dan daging ayam kerap menjadi penyumbang inflasi daerah, sehingga perlu penanganan yang lebih terarah.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengembangan program kampung hortikultura dengan menetapkan wilayah tertentu sebagai sentra produksi komoditas, seperti cabai dan tomat.
“Kita akan mulai dengan pendataan petani dan kelompok tani, kemudian diberikan intervensi sesuai kebutuhan, seperti benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya,” katanya.
Wilayah Simpang Kadir, Kelurahan Nunukan Selatan, menjadi salah satu lokasi yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan.
Tahun ini, program difokuskan pada tahap perencanaan dan pendataan, sementara intervensi lebih maksimal akan dilakukan pada tahun berikutnya.
Melalui kombinasi penguatan pasokan dan peningkatan produksi lokal, ketahanan pangan di Kabupaten Nunukan diharapkan semakin kuat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(*)
Penulis: Fatimah Majid
