TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Pemkab Jember berencana mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan guna mendukung kebutuhan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG).
Langkah tersebut diambil untuk memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia, sekaligus menjaga agar potensi perputaran ekonomi dari program nasional tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat Jember.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan program MBG memiliki potensi perputaran ekonomi yang besar di daerahnya.
Baca juga: Pemkab Jember Tunggu Instruksi Pusat soal WFH ASN untuk Penghematan BBM
“Perputaran keuangan ini jangan sampai tidak di Jember. Maka kalau sudah siap semua termasuk BUMD Pangan kami, kan PDP akan dilebarkan menjadi BUMD Pangan,” ujar Fawait, Selasa (24/3/2026).
Saat ini, perusahaan daerah yang dimiliki Pemkab Jember adalah Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan. Menurut Fawait, produk yang dihasilkan perusahaan tersebut masih terbatas pada hasil perkebunan.
Hal tersebut membuat ruang pemasaran produk PDP relatif sempit.
Jika dikembangkan menjadi BUMD Pangan, perusahaan daerah tersebut nantinya tidak hanya mengelola komoditas perkebunan, tetapi juga dapat memasok berbagai kebutuhan bahan makanan untuk dapur program MBG.
“Bukan cuma produk perkebunan saja. Saya berharap bisa semacam pengatur lalu lintas mengenai stok MBG yang ada di Jember,” jelasnya.
Baca juga: Siap Layani Pemudik, DPC PDI Perjuangan Jember Buka Posko Gotong Royong 24 Jam
Fawait berharap pengembangan BUMD Pangan mampu menjaga agar potensi perputaran ekonomi dari program makan bergizi gratis yang diperkirakan mencapai Rp4 triliun dapat berputar di wilayah Jember.
Dengan begitu, program tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi penerima program, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah.
“Harapan kami Rp4 triliun berputar di Jember. Perputaran ekonomi naik, lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran turun dan kemiskinan juga turun,” ujarnya.
Baca juga: Terdapat 58 SPPG MBG di Jember Disuspen BGN, Terkendala Perizinan
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu juga mengakui bahwa pelaksanaan program MBG di Jember masih menghadapi sejumlah tantangan dan kritik dari masyarakat.
Meski demikian, ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari proses perbaikan program yang melibatkan banyak pihak.
“Kalau ada kekurangan, wajar dong karena melibatkan jutaan orang. Di negara lain butuh puluhan tahun, sementara di Indonesia baru setahun,” tuturnya.
Pemkab Jember berharap penguatan kelembagaan melalui BUMD Pangan dapat membantu memperbaiki tata kelola pasokan bahan makanan sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
