TRIBUNMANADO.CO.ID – Soal wacana penerapan Work From Anywhere (WFA) ataupun Work From Home (WFH) dari pemerintah pusat tengah menjadi perhatian.
Diketahui kebijakan WFA ini untuk aparatur sipil negara hingga karyawan swasta.
Hal ini terkait dengan krisis di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke Indonesia.
Meski tak ada masalah pasokan untuk ketahanan energi nasional.
Pemerintah memberlakukan work from home (WFH) bagi sebagian pegawai swasta maupun ASN pada 25 hingga 27 Maret 2026.
Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) Prasetyo Hadi menjelaskan jika penerapan kebijakan ini untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM).
“Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM. Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman,” ujar Prasetyo dikutip dari Kompas.com, Senin (23/3/2026).
Prasetyo mengakui jika kebijakan WFH tengah dalam tahap pembahasan dan segera disampaikan kepada publik jika keputusan sudah final.
Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.
Meski demikian, tak semua sektor bisa dilakukan WFH.
Ada beberapa yang harus tetap masuk ke kantor atau tempat kerja.
"Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut," jelas Prasetyo.
Sejalan dengan apa yang dikatakan Prasetyo, para pemudik berbondong-bondong balik ke perantauan (terutama Jabodetabek) usai Lebaran 2026.
Mereka hendak kembali bekerja karena cuti bersama hari raya Nyepi dan Idul Fitri 2026 resmi berakhir besok, 25 Maret 2026.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengimbau bagi pemudik yang masuk kategori work from anywhere (WFA) agar menunda perjalanan balik ke perantauan.
Hal ini guna menghindari kemacetan arus balik 2026 yang diprediksi terjadi hari ini.
"Kami mengimbau untuk masyarakat (memanfaatkan) adanya work from anywhere (WFA). Jadi, jangan numpuk (pulang) di tanggal 24 Maret," kata Agus dikutip dari Kompas.com, Selasa (24/3/2026).
Walau demikian, Agus dan jajarannya tetap melaksanakan rekayasa lalu lintas agar tak terjadi kemacetan berlebih.
Hari ini pukul 14.00 WIB, rekayasa one way nasional akan diberlakukan mulai gerbang tol (GT) KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 tol Cikampek Utama.
Namun, tak menutup kemungkinan durasi one way nasional diperpanjang.
"Apabila one way arus balik nasional di tanggal 24 itu padat dan tanggal 25 akan kita perpanjang, akan kita lakukan one way lagi. Jadi, ada one way tanggal 24, 25, sampai tanggal 26 manakala masih ada bangkitan arus kita masih buka lagi," jelas Agus.
Diharapkan dengan WFA dan WFH, lalu himbauan pemudik menunda perjalanan balik ke perantauan dapat mendukung kebijakan pemerintah
Baca juga: Gempa Bumi Terkini di Sulawesi Utara Rabu 25 Maret 2026, Berikut Info BMKG
Terkait hal tersebut dari akademisi menanggapi soal kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan Work From Anywhere (WFA) selama empat hari.
Pengamat sosial dari Universitas Negeri Manado (Unima), Meike Imbar, menilai kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi global.
“Timur Tengah sebagai pusat pasokan minyak dunia memberi dampak terhadap kestabilan manajerial kenegaraan Indonesia, khususnya dalam hal suplai BBM,” ujar Meike, Rabu (24/3/2026) sore via pesan Whatsapp.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah menerapkan skema WFA maupun Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta.
Namun demikian, Meike menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penerapan WFA atau WFH itu sendiri, melainkan dampak ikutan (side effects) dari kebijakan tersebut.
Ia menyebut, sektor dunia usaha, pendidikan, hingga layanan publik berpotensi mengalami tekanan.
“Dunia usaha saat ini saja sudah terlihat megap-megap. Sementara pendidikan masih berjuang meningkatkan daya saing SDM pasca pandemi, dan layanan publik juga belum sepenuhnya optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Meike menilai Indonesia masih belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menghadapi kondisi luar biasa.
Khususnya terkait pengelolaan dan distribusi BBM dalam negeri.
Ia bahkan mengibaratkan kebijakan yang diambil saat ini seperti “pusing dengan seekor tikus, lalu solusinya membakar gudang.”
Menurutnya, pemerintah perlu mulai membenahi tata kelola sektor perminyakan serta mengurangi ketergantungan pada pasokan dari Timur Tengah yang dinilai rentan terhadap konflik.
“Sudah saatnya kita mengurangi ketergantungan terhadap wilayah yang rawan pergolakan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan yang telah diambil pemerintah tetap harus dipatuhi oleh semua pihak.
Oleh karena itu, perlu ada langkah lanjutan untuk menjamin kualitas layanan publik dan pendidikan tetap berjalan optimal.
Di sektor pendidikan, Meike menilai pembelajaran daring harus disiasati dengan metode yang mampu meningkatkan minat belajar peserta didik.
Sementara itu, sektor perbankan dan dunia usaha dituntut untuk lebih kreatif agar tetap menjaga stabilitas keuntungan di tengah situasi yang ada.
“Perusahaan jasa harus berinovasi agar tetap bertahan,” tambahnya.
Ia pun berharap situasi global yang memicu kebijakan ini tidak berlangsung lama.
“Semoga badai kecil di kawasan yang jauh dari kita tidak berlarut-larut, karena kapal republik ini masih rentan,” pungkasnya. (Pet)
(TribunManado.co.di/Pet)
-
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini
