TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah ambisi besar pemerintah membangun generasi sehat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah peringatan keras justru datang dari pucuk kepemimpinan.
Bukan soal perluasan jumlah penerima, melainkan kualitas pelaksanaan di lapangan yang kini menjadi sorotan utama.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa program strategis ini tidak boleh berjalan setengah hati setiap dapur harus memenuhi standar, atau siap dihentikan.
Baca juga: Prabowo Larang MBG Dihentikan Saat Krisis, Pilih Tutup 1.000 Dapur Bermasalah Daripada Hapus Program
Arahan itu disampaikan dalam momentum yang penuh makna, yakni Idul Fitri 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Presiden memberikan pesan khusus yang tidak bisa dianggap remeh.
"Pesan khusus Presiden di Hari Raya Idul Fitri agar BGN meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan SPPG," kata Dadan dalam keterangannya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memastikan MBG tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga unggul dari sisi mutu.
Lebih jauh, Presiden juga menginstruksikan langkah tegas terhadap dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi kriteria.
"SPPG yang kurang memadai agar ditutup sementara dan segera dilakukan peningkatan kualitas," tegas Dadan.
Instruksi ini menunjukkan bahwa tidak ada kompromi terhadap kualitas, terlebih karena program ini menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, BGN langsung bergerak cepat dengan membentuk satuan khusus untuk mengawasi proses sertifikasi di seluruh SPPG. Pada tahap awal, pengawasan difokuskan pada tiga sertifikasi utama, yaitu:
Ketiga sertifikasi ini menjadi fondasi utama untuk menjamin makanan yang disajikan benar-benar aman, bersih, dan berkualitas.
Baca juga: Sumpah Prabowo Pertahankan MBG hingga 2029 Meski Banjir Kritik: Saya Pertaruhkan Kemimpinan Saya
Tak berhenti pada aspek dapur, pemerintah juga menyiapkan tahap lanjutan yang menyasar kualitas sumber daya manusia di dalamnya.
"Setelah ketiga sertifikasi terpenuhi, akan dilanjutkan ke sertifikasi terkait kualitas SDM SPPG, baik chef, penjamah makanan, maupun analisis lingkungan," lanjut Dadan.
Artinya, kualitas tidak hanya diukur dari fasilitas, tetapi juga dari kompetensi orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Langkah berikutnya adalah membangun sistem klasifikasi atau gradasi SPPG berdasarkan hasil sertifikasi. Sistem ini akan menjadi acuan dalam menilai kualitas dan mendorong peningkatan berkelanjutan.
"Sambil menunggu terbentuknya lembaga atau institusi akreditasi SPPG secara nasional, BGN akan membentuk Tim Klasifikasi SPPG internal," jelasnya.
Tim ini akan bertugas melakukan penilaian awal sekaligus merancang fondasi sistem akreditasi yang lebih terintegrasi di masa depan.
Seluruh langkah ini bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari strategi besar untuk membawa program MBG ke level yang lebih tinggi bahkan setara dengan standar internasional.
"Hal ini untuk mempersiapkan secara sistematis menghadapi lembaga atau institusi akreditasi eksternal," pungkas Dadan.
Dengan pendekatan yang semakin ketat dan terstruktur, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap porsi makanan yang disajikan bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga aman, sehat, dan layak bagi masa depan generasi bangsa.
***
(TribunTrends/Kompas)
