TRIBUNJOGJA.COM - Pembatalan wacana pembelajaran dalam jaringan atau daring bagi siswa sekolah yang sedianya berlaku mulai April 2026 disambut baik oleh kalangan pendidik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pembelajaran tatap muka dinilai mutlak dipertahankan, bukan sekadar untuk mengejar target akademik, melainkan demi menjaga efektivitas penanaman karakter dan mencegah learning loss.
Sebelumnya, wacana pengembalian metode sekolah daring sempat mencuat sebagai bagian dari kajian kebijakan efisiensi dan penghematan energi pemerintah pusat.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pada Selasa (24/3/2026) menegaskan bahwa opsi tersebut batal diterapkan.
Pemerintah memilih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memastikan proses belajar tetap berjalan secara luar jaringan (luring).
Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta, Sri Moerni, sepakat dengan keputusan pembatalan tersebut. Mewakili kekhawatiran pihak sekolah dan orangtua murid, ia mempertanyakan urgensi rencana awal pemerintah, mengingat kondisi saat ini berjalan normal.
Berkaca pada pengalaman pandemi Covid-19, pembelajaran daring dinilai menghilangkan banyak aspek krusial dalam pendidikan.
"Karena kondisinya kan juga tidak bermasalah, kenapa harus daring? Lalu alasannya apa tiba-tiba daring? Tapi, kalau berkaca pada saat Covid kemarin, ketika daring itu kan ada sesuatu yang hilang. Masa harus diulang lagi, sih? Ya, jelas (ada yang hilang). Karena kalau langsung bertemu dengan anak-anak itu kan segala sesuatunya lebih mudah untuk diatur," kata Moerni, Rabu (25/3/2026).
Moerni menjabarkan, interaksi fisik di sekolah memudahkan tenaga pendidik dalam mengukur keberhasilan belajar mengajar. Fungsi sekolah ditegaskannya tidak sebatas mentransfer ilmu pengetahuan.
"Artinya, perencanaan pembelajaran bisa lebih jelas. Target capaiannya menjadi lebih jelas. Kemudian, waktu yang tersedia bisa ditata sedemikian rupa sehingga antara perencanaan dengan goal-nya itu nyambung. Betul, karena kan tidak hanya mendapatkan materi ajar sih, tapi lebih ke bagaimana anak belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan penanaman karakternya. Bagaimana kegiatan—apa istilahnya—yang berkaitan dengan penguatan keagamaan dan lain-lain. Jadi, ada banyak hal yang bisa dikerjakan bersama siswa jika anak-anak berada langsung di sekolah," paparnya.
Keputusan pemerintah untuk menepis opsi pembelajaran hybrid maupun daring penuh dinilai sejalan dengan realitas di lapangan.
Pengalaman menyelenggarakan sekolah daring pada masa pandemi Covid-19 lalu menyisakan catatan tersendiri bagi tenaga pendidik di SMAN 6 Yogyakarta, khususnya terkait kendala pengawasan kedisiplinan siswa di rumah.
Meskipun sekolah memiliki tim teknis yang solid untuk memfasilitasi guru-guru senior dalam mengoperasikan perangkat daring, tantangan terberat justru terletak pada kontrol terhadap perilaku siswa di balik layar gawai mereka.
"Kendala kami waktu itu yang pertama, setiap kali pembelajaran daring kan harus memastikan anak-anak itu apakah benar-benar mengikuti pembelajaran atau hanya pasang foto. Itu kan menjadi sesuatu yang menurut kami penting sekali. Jangan-jangan anak itu hanya pasang foto, tapi entah apa yang dikerjakan kan kita tidak tahu," ungkap Moerni.
Lepasnya pengawasan langsung dari guru kerap memicu kekhawatiran terkait penyalahgunaan waktu belajar.
"Kemudian, ketika ada kegiatan semacam itu di rumah, otomatis apakah anak itu menggunakan gawai sesuai dengan tugas yang diberikan guru, atau malah memperbanyak game dan lain-lain. Itu kan membuat kita waswas. Jadi, kesulitan kami itu justru memantau anak-anak. Apakah di rumah mereka benar-benar menyimak pembelajaran daringnya dengan baik, atau hanya sambil lalu kemudian malah ke mana-mana," tambahnya.
Ke depan, Moerni berharap pemerintah lebih cermat dalam menggulirkan wacana kebijakan yang berdampak masif terhadap ekosistem pendidikan.
Kebijakan yang mengubah metode belajar secara drastis idealnya hanya diterapkan pada situasi kedaruratan yang mengancam keselamatan siswa.
"Harapan kami, sebagai pihak yang mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran, tentu jika memang kondisi tidak darurat—artinya ketika anak-anak keluar rumah kemudian terpapar sakit atau apa, nah itu kan kondisi yang memaksa kita harus tetap di rumah—itu mungkin kami bisa memaklumi. Tapi sepanjang kondisi baik-baik saja dan normal, sebaiknya pembelajaran dilaksanakan secara langsung atau tatap muka," tegasnya.
Di antaranya melalui percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengurangan perjalanan dinas non-esensial, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) bagi instansi tertentu, tanpa mengorbankan sektor pendidikan dan pelayanan medis esensial.
Terpisah, kalangan orangtua siswa juga menarik napas lega atas pembatalan rencana tersebut. Dwi (42), salah satu orangtua siswa di Sleman, mengaku sempat waswas saat mendengar wacana sekolah daring akan kembali diterapkan.
Pengalaman mendampingi anak belajar dari rumah selama masa pandemi lalu menyisakan persoalan tersendiri, terutama terkait kedisiplinan.
"Jujur saja, kami sebagai orangtua sangat khawatir kalau harus daring lagi. Kondisinya sekarang sudah normal, anak-anak sudah nyaman sekolah tatap muka, tiba-tiba ada wacana mau dikembalikan ke rumah. Rasanya seperti setuju untuk mundur lagi, padahal anak-anak butuh interaksi langsung dengan guru dan teman-temannya," ujar Dwi, Rabu (25/3/2026).
Dwi mengungkapkan, kendala terbesar saat pembelajaran daring adalah sulitnya memastikan anak benar-benar menyerap materi pelajaran. Tanpa pengawasan langsung dari guru di kelas, konsentrasi anak mudah terpecah oleh gangguan di rumah.
Ia menilai, layar gawai memiliki keterbatasan besar dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif.
"Kalau di rumah, godaannya banyak sekali. Baru sebentar lihat materi di laptop, ujung-ujungnya malah buka tab lain untuk main game atau media sosial. Kami yang bekerja juga tidak bisa memantau 24 jam penuh. Kalau di sekolah kan jelas, ada gurunya, ada aturannya, dan lingkungannya memang disiapkan untuk belajar," tambahnya.
Selain masalah akademik, Dwi juga menyoroti pudarnya nilai-nilai sosial jika anak terlalu lama belajar di balik layar.
Menurutnya, sekolah bukan sekadar tempat mengejar nilai di atas kertas, melainkan ruang bagi anak untuk mengasah empati dan kemampuan berkomunikasi yang tidak bisa didapatkan melalui aplikasi pertemuan virtual.
"Anak-anak itu butuh sosialisasi, butuh mengobrol langsung, dan belajar kerja kelompok secara fisik. Selama daring kemarin, anak saya jadi lebih tertutup dan ketergantungan dengan HP. Jadi, keputusan pemerintah untuk tetap luring ini sudah sangat tepat. Jangan sampai kualitas pendidikan dikorbankan hanya demi kebijakan efisiensi," pungkasnya.
