TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti Pertalite dipastikan tidak akan naik hingga akhir tahun 2026, meski harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Diketahui, harga minyak dunia beberapa waktu lalu mengalami lonjakan seiring ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Namun, saat ini harga minyak mentah Brent turun 6,21 dolar AS atau 5,9 persen menjadi 98,28 dollar AS per barel.

Baca juga: SBY Soroti Gejolak Harga Minyak Global, Dukung Gerakan Hemat Energi untuk Selamatkan Ekonomi Negara

Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 4,67 dolar AS atau 5,1 persen ke posisi 87,68 dollar AS per barel.

“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu Jakarta Pusat, dikutip dari Kontan, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, dengan asumsi harga minyak saat ini, ketahanan fiskal Indonesia diperkirakan masih terjaga hingga akhir tahun. 

“Dengan harga minyak sekarang, sampai akhir tahun, APBN kita masih tahan. (Tapi ini juga) tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menghitung skenario rerata harga minyak hingga mencapai US$ 97 per barel sepanjang tahun, atau naik dari asumsi APBN US$ 70 per barel. 

Dalam kondisi tersebut, defisit APBN memang berpotensi melewati 3 persen jika tidak ada intervensi kebijakan.

Tetapi Purbaya menekankan pemerintah memiliki banyak instrumen untuk menjaga defisit tetap terkendali di bawah 3%, mulai dari optimalisasi penerimaan negara hingga efisiensi belanja.

“Kalau tidak melakukan apa-apa memang bisa lewat 3%. Tapi kalau kita ambil langkah, hasilnya bisa berbeda,” jelasnya.

Beberapa opsi yang disiapkan antara lain peningkatan penerimaan dari sektor komoditas seperti batu bara, penyesuaian kebijakan pungutan bea ekspor, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat.

Selain itu, pemerintah juga masih memiliki ruang efisiensi belanja, termasuk penyisiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) tak terkecuali efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia pun menepis kekhawatiran Indonesia akan mengalami kondisi darurat energi seperti yang terjadi di sejumlah negara lain. 

Menurutnya, krisis energi lebih berkaitan dengan gangguan pasokan, bukan sekadar kenaikan harga.

“Darurat energi itu kalau suplai berhenti. Kalau sekarang suplai masih ada, jadi belum masuk kondisi darurat,” katanya.

Ia menambahkan, struktur perekonomian Indonesia yang didominasi sektor swasta juga menjadi penopang penting di tengah tekanan global. 

Belanja pemerintah, menurutnya hanya sekitar 10ri PDB, sehingga aktivitas ekonomi secara keseluruhan tidak hanya bergantung pada APBN.

Pemerintah pun mengklaim telah memperhitungkan berbagai risiko secara menyeluruh, termasuk dampak terhadap inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi.

“Semua kemungkinan sudah kita hitung. Bantalan fiskal kita masih cukup,” paparnya