TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menyiapkan skema menyusul rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan yang akan diterapkan pemerintah pusat pasca-Lebaran Idulfitri.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, menyatakan bahwa pada prinsipnya Pemkot siap menjalankan kebijakan tersebut.
Saat ini, pihaknya masih menggodok teknis pelaksanaan agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau Pak Wali kemarin sudah menyampaikan kemungkinan WFH diterapkan di hari Jumat. Supaya tidak mengganggu pelayanan di hari lain, rencananya jam kerja akan diperpanjang. Secara teknis masih kita bahas bersama tim kinerja, nanti akan diajukan ke Pak Wali untuk diputuskan,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Dedi menjelaskan, kebijakan WFH dari pemerintah pusat bertujuan untuk efisiensi, terutama dalam menekan biaya operasional seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, air, dan kebutuhan kantor lainnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kualitas layanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Menurutnya, sejumlah sektor pelayanan di Pemkot Yogyakarta telah siap mendukung kebijakan tersebut karena sudah mengadopsi sistem digital.
“Pelayanan tidak akan terganggu, karena bisa kita alihkan ke sistem online. Bahkan layanan online itu bisa berjalan 24 jam tanpa mengenal hari libur,” jelasnya.
Ia mencontohkan beberapa layanan yang telah berbasis digital, seperti administrasi kependudukan di Dukcapil, pendaftaran sekolah, hingga perizinan melalui DPMPTSP yang kini dapat diakses masyarakat dari rumah.
Dengan kesiapan tersebut, Dedi memastikan Pemkot Yogyakarta berkomitmen menjalankan kebijakan WFH tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
“Prinsipnya kami siap mengikuti kebijakan pusat, dengan catatan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegasnya.
