TRIBUNNEWS.COM - Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat dan menegaskan akan mengakhiri perang sesuai keputusan serta syarat yang ditetapkannya sendiri.
Penolakan ini disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan, ketika Iran melancarkan serangan lanjutan ke Israel dan negara-negara Teluk Arab.
Salah satu serangan bahkan memicu kebakaran besar di Bandara Internasional Kuwait.
Di saat yang sama, Israel dilaporkan melakukan serangan udara ke Teheran.
Amerika Serikat pun mengerahkan pasukan tambahan ke Timur Tengah, termasuk pasukan terjun payung dan Marinir.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pemerintahnya tidak terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang.
“Kami tidak melakukan negosiasi apa pun dan tidak memiliki rencana untuk itu,” ujar Araghchi dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: Jenis Rudal Iran yang Diduga Digunakan untuk Menargetkan Diego Garcia, Kemungkinan Khorramshahr-4
Ia menambahkan, pertukaran pesan melalui mediator tidak dapat diartikan sebagai proses negosiasi dengan Washington.
“Pesan yang disampaikan berisi sejumlah gagasan dan telah diteruskan kepada otoritas tertinggi. Jika diperlukan, posisi resmi akan diumumkan,” katanya.
Meski demikian, pernyataan tersebut dinilai membuka peluang terbatas bagi Iran untuk mempertimbangkan jalur diplomasi, meskipun sebelumnya para pejabatnya secara tegas menolak perundingan dengan AS.
Laporan Press TV menyebut Teheran telah menolak proposal gencatan senjata dari Washington dan menyiapkan tawaran tandingan.
Dalam proposal itu, Iran mengajukan lima poin, termasuk penghentian penargetan terhadap para pemimpin serta tuntutan pembayaran reparasi.
“Iran akan mengakhiri perang ketika memutuskan sendiri dan ketika syarat-syaratnya terpenuhi,” demikian kutipan pernyataan pejabat anonim.
Ia juga menegaskan Iran akan terus melancarkan “pukulan berat” di berbagai wilayah Timur Tengah.
Pejabat pertahanan Israel meragukan Iran akan menyetujui persyaratan tersebut.
Israel juga menginginkan agar kesepakatan apa pun tetap memberi ruang untuk melakukan serangan pre-emptive.
Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, menyatakan lebih dari 10.000 target di Iran telah diserang.
Ia mengklaim sekitar 92 persen kapal perang utama Iran telah dihancurkan, sementara kapasitas peluncuran drone dan rudal menurun lebih dari 90 persen.
Proposal Amerika Serikat sebelumnya disampaikan kepada Iran melalui Pakistan.
Dua pejabat Pakistan menyebut rencana tersebut mencakup 15 poin, termasuk pelonggaran sanksi, pembatasan program nuklir Iran, pembatasan rudal, serta pembukaan kembali Selat Hormuz—jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.
Seorang pejabat Mesir yang terlibat dalam mediasi menambahkan, proposal itu juga mencakup pembatasan dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata di kawasan.
Gedung Putih menyatakan komunikasi dengan Iran masih berlangsung. Sekretaris pers Karoline Leavitt mengatakan pembicaraan tetap berjalan dan dinilai produktif.
Namun, ia mengingatkan bahwa jika jalur diplomasi gagal, Presiden Donald Trump siap mengambil langkah lebih keras.
“Jika pembicaraan tidak berhasil, Presiden akan memastikan respons yang jauh lebih kuat dari sebelumnya,” kata Leavitt.
Baca juga: Mohammad Zolghadr Naik Jadi Kepala Keamanan Iran, Perkuat Strategi Hadapi Serangan AS-Israel
Sementara itu, media Iran juga menyebut Teheran berpotensi membuka front baru di Selat Bab al-Mandab—jalur strategis antara Yaman dan Djibouti—jika serangan terhadap wilayahnya terus berlanjut.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf bahkan memperingatkan bahwa negaranya akan menyerang negara tetangga yang bekerja sama dengan musuh.
Sejak dimulainya operasi militer AS bertajuk “Operation Epic Fury”, Iran dilaporkan menyerang negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS serta menutup Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan dunia berada di ambang konflik yang lebih luas.
“Sudah saatnya berhenti menaiki tangga eskalasi dan mulai menaiki tangga diplomasi,” ujarnya di markas besar PBB, New York.
