TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong pentingnya menjalankan berbagai upaya peningkatan literasi masyarakat dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa yang semakin berat. 

"Tantangan literasi di era saat ini sangat berat karena bukan hanya menciptakan masyarakat yang sekadar bisa membaca, tetapi juga harus mampu berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi yang ada," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/3/2026). 

Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada akhir tahun lalu mencatat, pemahaman tekstual (kemampuan siswa dalam memahami kosakata, latar cerita, dan struktur teks) dicapai oleh 49,21 persen peserta TKA. 

Selain itu, pemahaman inferensial siswa (kemampuan menjelaskan hubungan makna antarkalimat/paragraf) tercatat dicapai 43,21% peserta tes. Lalu, kemampuan mengevaluasi serta mengapresiasi teks yang memadai baru dicapai oleh 45,32% peserta TKA. 

Baca juga: Lestari Moerdijat: Peningkatan Keterampilan Guru Kunci Wujudkan Pendidikan Inklusif

Menurut Lestari, sejumlah data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh peserta didik belum memiliki fondasi literasi yang kuat. 

"Ini bukan persoalan angka semata, tapi ancaman nyata bagi daya saing dan kedaulatan bangsa,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari. 

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa terdapat sejumlah kendala dalam peningkatan literasi masyarakat, antara lain kesenjangan literasi antardaerah yang ekstrem, kuatnya budaya lisan jika dibandingkan dengan budaya tulisan, harga buku yang relatif mahal, dan kurangnya dukungan lingkungan keluarga. Tantangan-tantangan tersebut menurutnya harus segera diatasi bersama. 

Menurut Rerie, langkah yang bisa segera dilakukan adalah dengan mempermudah akses masyarakat terhadap buku, melalui ketersediaan buku-buku berkualitas di perpustakaan yang tersebar di tanah air dan penghapusan pajak terkait buku seperti PPN, serta pajak kertas bahan baku buku. 

Baca juga: Lestari Moerdijat: IPLM Nasional Rendah, Daya Saing Bangsa Terancam

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, saat ini Komisi XIII DPR RI sedang mendorong revisi UU Perbukuan untuk menghapus PPN buku. Selain itu, upaya distribusi guru berkualitas yang merata di daerah-daerah juga harus segera dilakukan. 

“Guru adalah salah satu panglima literasi di lapangan, selain keluarga. Tidak cukup hanya mengirim guru ke daerah-daerah, tapi juga harus memastikan mereka mendapat dukungan dan insentif yang layak," ujar Anggota. Majelis Tinggi Partai NasDem itu. 

Rerie pun menyebut bahwa upaya peningkatan literasi perlu menjadi gerakan nasional yang terukur. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, harus diwujudkan untuk merealisasikan gerakan tersebut karena literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. 

"Jika generasi penerus tak mampu menelaah dengan baik derasnya setiap informasi yang datang, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan Ibu Pertiwi," pungkasnya. (*)