- Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi memberikan penegasan bahwa tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapuspen TNI, Aulia Dwi Nasrullah, usai menghadiri rapat penting di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (25/3/2026). Rapat strategis tersebut melibatkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Fokus utama dalam pembahasan tersebut adalah mengenai revitalisasi serta penguatan penegakan disiplin di internal militer. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa institusi TNI tetap solid dan bersih dari segala bentuk tindakan yang mencoreng nama baik kesatuan.

Setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak secara tegas melalui jalur peradilan militer. Sanksi yang disiapkan pun tidak main-main, mulai dari hukuman pidana hingga tindakan pemecatan secara tidak hormat dari kedinasan militer.

Kebijakan ini ditegaskan agar sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas tinggi bagi seluruh aparat pertahanan negara. TNI berkomitmen untuk menjaga muruah institusi di hadapan hukum dan masyarakat.

Dengan adanya penegasan ini, diharapkan seluruh prajurit TNI di berbagai tingkatan dapat lebih mawas diri dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Langkah disiplin ini dipandang krusial dalam membangun kekuatan pertahanan yang disegani dan dipercaya publik.

Proses pembersihan internal ini akan dilakukan secara berkala dan konsisten guna mewujudkan postur TNI yang semakin modern dan disiplin di masa depan. Integritas prajurit menjadi pondasi utama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.