TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II terus menunjukkan progres signifikan di berbagai daerah.
Ia menyoroti peran penting Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Bisma Staniarto yang dinilai mampu menjaga ritme pembangunan tetap berjalan meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Menurut Qodari, koordinasi teknis yang dilakukan Ditjen Prasarana Strategis menjadi faktor kunci dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Tantangan seperti kesiapan lahan dan kendala akses di sejumlah wilayah dapat diurai melalui langkah-langkah terukur yang dijalankan secara konsisten.
Ia menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional sekolah agar dapat digunakan tepat waktu.
Hal ini penting karena sekolah tersebut ditargetkan mendukung penyelenggaraan tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli mendatang.
Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasi telah memasuki tahap konstruksi.
Seluruh proyek ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026 sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara di bidang pendidikan.
“Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang negara. Karena itu, kecepatan dan kualitas pembangunan menjadi krusial. Di sinilah peran Ditjen Prasarana Strategis sangat menentukan, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam memastikan kesiapan sekolah untuk dapat operasional saat tahun ajaran baru 2026/2027,” kata Qodari..
Dalam rangka memastikan target tersebut tercapai, Qodari menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU terus melakukan langkah konkret melalui serangkaian rapat koordinasi intensif.
Pada 27 Februari 2026, KSP bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi.
Forum ini menghasilkan pemetaan persoalan secara komprehensif, mulai dari kendala teknis, kesiapan lahan, hingga aspek logistik, yang kemudian menjadi dasar dalam penanganan lanjutan secara lebih terarah.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita tidak hanya mengidentifikasi persoalan, tetapi juga memastikan setiap kendala memiliki jalur penyelesaian yang jelas dan terukur. Ini penting agar proses pembangunan tidak berjalan parsial, tetapi terintegrasi dari pusat hingga daerah,” ujar Qodari.
Koordinasi kemudian diperluas pada 5 Maret 2026 dengan melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat.
Sinergi lintas sektor ini dinilai efektif dalam mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis, termasuk penyediaan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah.
Melalui forum tersebut, sejumlah solusi konkret berhasil disepakati, seperti percepatan pembangunan akses infrastruktur di beberapa lokasi prioritas serta pengambilan keputusan cepat terkait lahan di berbagai daerah.
“Kunci percepatan ini ada pada kolaborasi. Ketika kementerian, pemerintah daerah, dan penyedia jasa bergerak dalam satu orkestrasi yang sama, maka hambatan yang sebelumnya kompleks bisa diselesaikan lebih cepat,” katanya.
Dari hasil upaya percepatan tersebut, ia melanjutkan, mulai terlihat progres signifikan di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Selatan (30,85 persen), Sulawesi Selatan (30,22 persen), dan Jawa Barat (28,07 persen).
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus terhadap beberapa lokasi yang progresnya masih rendah agar dapat segera dikejar melalui langkah percepatan yang lebih terstruktur dan masif.
“Kami terus melakukan monitoring secara ketat terhadap seluruh lokasi, terutama yang progresnya masih rendah. Intervensi akan dilakukan secara lebih intensif agar tidak menghambat target penyelesaian secara keseluruhan,” tegas Qodari.
Lebih lanjut, Qodari juga menyampaikan apresiasi terhadap peran berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga para penyedia jasa konstruksi.
“Percepatan ini adalah hasil kerja bersama. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya Kementerian PU melalui Ditjen Prasarana Strategis, yang terus menjadi motor dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan standar yang ditetapkan,” pungkasnya.
Sekolah Rakyat adalah program pembangunan fasilitas pendidikan yang digagas pemerintah untuk memperluas akses belajar bagi masyarakat di berbagai daerah.
Konsepnya menekankan pada percepatan pembangunan sekolah dengan standar yang layak, sehingga anak-anak di wilayah terdampak bencana maupun daerah dengan keterbatasan infrastruktur tetap bisa memperoleh pendidikan formal.
Program ini dirancang sebagai investasi jangka panjang negara, dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.
Sekolah Rakyat tidak dibangun di setiap provinsi, melainkan di lokasi-lokasi prioritas yang telah ditentukan pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisi daerah, misalnya wilayah terdampak bencana atau daerah dengan keterbatasan akses pendidikan.
Program ini bertujuan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat sehingga pemerataan pendidikan bisa tercapai.
Siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga terdampak bencana maupun masyarakat di daerah yang sebelumnya belum memiliki fasilitas pendidikan memadai.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, mereka dapat mengikuti pendidikan formal yang layak, sehingga program ini menjadi bagian dari upaya negara untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga, khususnya di wilayah yang paling membutuhkan.
