TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mulai menyiapkan skema pembelajaran daring bagi siswa sekolah sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kebijakan efisiensi energi nasional.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi dampak gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah terhadap pasokan energi global.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan seluruh opsi pembelajaran siap dijalankan, baik secara tatap muka maupun daring.
“Kami ingin memastikan seluruh opsi tersedia dan dapat dijalankan tanpa kendala. Baik pembelajaran luring maupun daring harus sama-sama siap,” ujar Fawait, Kamis (26/3/2026).
Baca juga: PDIP Usulkan Program Bunga Desaku Jember Ditiadakan Demi Efisiensi Anggaran
Fawait menjelaskan hingga saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi belum mengeluarkan keputusan resmi terkait penerapan kebijakan tersebut. Namun, pemerintah daerah tetap menyiapkan berbagai skenario agar implementasi dapat berjalan lancar jika kebijakan diberlakukan.
“Pada prinsipnya kami siap mengikuti arahan pemerintah pusat dan provinsi. Waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan. Kami memastikan seluruh perangkat telah bersiap,” kata pria yang akrab disapa Gus Fawait.
Sebagai bagian dari persiapan, Pemkab Jember juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan sistem pembelajaran yang fleksibel. Skema tersebut memungkinkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka maupun berbasis digital.
Baca juga: Suwar Suwir Jadi Oleh-oleh Favorit Lebaran di Jember, Omzet Penjual Rp 6 Juta Sehari
Menurut Fawait, fleksibilitas metode belajar ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan proses pendidikan dalam berbagai kondisi kebijakan yang mungkin diterapkan pemerintah.
“Ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar dalam berbagai situasi kebijakan yang mungkin diterapkan,” ujarnya.
Meski sejumlah langkah persiapan telah dilakukan, Pemkab Jember tetap menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat maupun provinsi sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
“Kami memilih untuk tetap menunggu arahan resmi, sembari memastikan kesiapan di semua lini telah terbangun dengan baik,” kata politisi Partai Gerindra itu.
