BANGKAPOS.COM - Negara-negara tetangga Indonesia sudah mengambil kebijakan soal bahan bakar minyak (BBM) imbas perang Israel-AS melawan Iran.
Di Thailand, harga BBM mulai naik hingga 22 persen pada Kamis (26/3/2026_.
Bahkan Filipina terpaksa menaikkan harga BBM hingga dua kali lipat.
Singapura bahkan lebih dahulu menaikkan harga BBM.
Bensin dengan oktan RON 95 di Singapura saat ini dibanderol sekitar USD2,35 per liter, setara dengan hampir Rp39.869 jika mengacu kurs Rp16.968.
Sementara itu, varian RON 98 bahkan menyentuh angka USD2,65 per liter.
Angka ini menempatkan Singapura sebagai salah satu negara dengan harga BBM termahal di dunia, sebuah anomali yang menarik perhatian para analis ekonomi.
Sementara itu, Malaysia akan mulai mengurangi subsidi BBM untuk menghemat anggaran negara.
Kenaikan Harga BBM di Thailand
Thailand menaikkan harga BBM akibat dampak dari perang di Timur Tengah.
Kebijakan itu diambil pemerintah Thailand untuk mengendalikan subsidi BBM yang terus menguras keuangan negara.
Pengumuman kenaikan harga BBM dilakukan pada 25 Maret malam dengan kenaikan yang lebih tajam dari perkiraan sebesar 6 baht per liter (sekitar Rp 3.000) yang berlaku mulai 26 Maret.
Dengan kata lain harga bensin naik 14 persen hingga 22 persen pada pagi harinya.
Harga solar tulang punggung sektor transportasi, pertanian, dan industri Thailand melonjak 18 persen, dilansir dari Bloomberg, Kamis (26/3/2026).
Dampaknya langsung terasa. Antrean panjang kendaraan yang mengisi BBM terjadi di sejumlah SPBU di Thailand sejak tadi malam.
Para pengemudi bergegas mengisi bensin sebelum kenaikan harga baru BBM berlaku pagi ini.
Kekhawatiran tentang kelangkaan dan kenaikan biaya telah meningkat selama beberapa minggu.
Pemerintah Thailand menaikkan harga BBM karena anggaran negara mengalami defisit yang melebar karena biaya minyak mentah global naik setelah perang di Iran sejak 28 Februari 2026 lalu.
Pemerintah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul sebelumnya telah terpaksa mencabut pembatasan harga solar minggu ini untuk menahan tekanan fiskal yang meningkat.
Kenaikan harga bahan bakar diperkirakan akan berdampak luas pada perekonomian, mendorong kenaikan biaya transportasi dan produksi, serta menambah tekanan inflasi pada makanan dan kebutuhan pokok lainnya.
Pemerintah Thailand akan mewajibkan sebagian besar instansi pemerintah untuk menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) untuk mengurangi penggunaan BBM.
Filipina Krisis Energi
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. pada Selasa (24/3/2026) mengumumkan negaranya memasuki fase krisis energi.
Hal itu menyusul dampak perang di Timur Tengah.
Dikutip dari BBC, fakta di lapangan juga menunjukkan krisis BBM sudah begitu dirasakan langsung oleh warga Filipina.
Awal pekan ini harga bensin dan solar melonjak hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan level sebelum perang di bulan Februari.
Ketergantungan Filipina terhadap Teluk Persia bisa dikatakan sangat signifikan.
Sekitar 98 persen minyak mentah yang didistribusikan di Filipina diimpor dari wilayah tersebut.
Efek domino dari konflik ini telah menyentuh berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga kenaikan harga beras.
Pemerintah Filipina sebelumnya telah berupaya meredam dampak dengan memberikan subsidi bagi pengemudi transportasi umum, memangkas jadwal layanan feri, hingga memberlakukan empat hari kerja bagi pegawai negeri sipil untuk menghemat bahan bakar.
Malaysia Pangkas Subsidi BBM
Malaysia berencana mengurangi subsidi BBM.
Jika kebijakan ini jadi diberlakukan, harga BBM di Malaysia bakal naik.
Pemerintah negeri Jiran akan memangkas kuota RON95 saat ini sebesar 300 liter untuk warga menjadi 200 liter per bulan mulai April.
Demikian laporan The Edge, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Konsumsi yang melebihi kuota akan didasarkan pada harga pasar.
Harga RON95 tanpa subsidi telah dinaikkan dua kali atau sebesar 45 persen sejak 11 Maret.
Pemerintah Malaysia juga berencana untuk memberlakukan kontrol terhadap pembelian solar di beberapa negara bagian untuk mengatasi risiko kebocoran anggaran,
Malaysia memiliki cukup produk minyak bumi untuk bertahan setidaknya hingga Mei.
Bagaimana di Indonesia?
Harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU milik PT Pertamina (Persero) pada hari ini Jumat (27/3/2026) masih mengacu pada penyesuaian harga yang diberlakukan sejak 1 Maret 2026.
Sejak penyesuaian itu, BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex mengalami kenaikan.
Namun, harga BBM subsidi seperti Pertalite masih di angka Rp 10.000 per liter dan Biosolar di kisaran Rp 6.800 per liter di seluruh SPBU Pertamina.
Komisaris PT Pertamina (persero), Hasan Nasbi menegaskan pemerintah belum menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM dalam negeri.
Hasan menyebut, saat ini memang harga minyak dunia mengalami kenaikan dampak perang. Namun, Indonesia belum memutuskan soal kenaikan harga ini.
"Kita tidak ada kenaikan harga. Kalau di pasar dunia ada kenaikan harga, di dalam negeri pemerintah sejauh ini belum ada kebijakan menaikkan harga," kata Hasan Nasbi seusai bersilaturahmi di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu(25/3/2026).
Terkait stok cadangan minyak di Indonesia yang disebut aman hingga 20 hari, Hasan menerangkan bahwa setiap hari pemerintah selalu memperbarui stok BBM dalam negeri.
"Kalau hari ini ditanya stoknya 20 hari, kemarin ditanya stoknya masih 20 hari. Besok ditanya masih 20 hari juga, karena stoknya terus diperbarui.
Setiap hari seperti itu, minggu depan ditanya stoknya 20 hari. Pasokannya masuk terus," ujar Hasan.
Menurutnya, pembaruan stok BBM setiap hari tersebut bisa meredam kepanikan di tengah masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kelangkaan minyak.
"Pemerintah selalu mengarahkan kita mengantisipasi jauh-jauh hari dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tidak perlu panic buying. Pemerintah akan melakukan penyesuaian, sudah ada ide dan rencana dari pemerintah untuk penghematan dari sisi konsumsi BBM.
Jangan panik, sampai hari ini baik-baik saja. Inshaallah pemerintah mengusahakan yang terbaik," kata Hasan Nasbi.
3 Ide Pemerintah Hemat BBM
Sejumlah negara di dunia membuat kebijakan agar bisa menghemat penggunaan BBM menyusul melambungnya harga minyak dunia akibat perang Iran Vs AS-Israel yang tak kunjung selesai.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah masih mengkaji sejumlah alternatif untuk menghemat penggunaan BBM.
Hal ini disampaikan Bahlil merespons sejumlah negara yang telah membuat kebijakan untuk menghemat penggunaan BBM, seperti menerapkan work from home (WFH), akibat perang yang terjadi di Iran.
"Di kita, lagi sedang kita melakukan exercise, semua alternatif-alternatif yang akan kita pakai untuk kebaikan negara kita, sekaligus untuk mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Hanya saja, Bahlil menegaskan pemerintah belum membuat keputusan terkait langkah penghematan BBM.
Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah masih mencari berbagai alternatif.
Setidaknya ada tiga wacana pemerintah menghemat BBM, yaitu pemotongan gaji anggota DPR dan menteri, memberlakukan bekerja dari rumah bagi ASN dan menghemat listrik.
Gaji Anggota DPR dan Menteri Dipangkas
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Presiden Prabowo Subianto membeberkan langkah drastis pemerintah Pakistan menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global.
Mulai dari pemotongan gaji anggota DPR, menteri hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Prabowo mengatakan berbagai kebijakan penghematan itu disebut sebagai contoh yang patut dikaji Indonesia saat harga minyak dunia melonjak.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.
Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.
Prabowo mengatakan langkah penghematan Pakistan tidak berhenti pada pemotongan gaji pejabat.
Pemerintah negara tersebut juga memangkas berbagai pengeluaran operasional kementerian.
Salah satunya dengan mengurangi pasokan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh kementerian.
WFH Bagi ASN
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, usulan WFH (Work From Home) bagi ASN dilakukan sebagai upaya antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga energi di tengah konflik global.
“Misalnya sedang dipelajari agar tidak terjadi kemacetan. Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM nanti akan (habis), perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya,” kata Muhaimin, usai acara pelepasan Mudik Gratis di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).
Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM adalah dengan membatasi aktivitas bekerja di kantor.
“Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja,” ujar dia.
Meski demikian, Muhaimin menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan usulan pribadinya dan masih dalam tahap kajian di pemerintah.
Hemat Listrik
Muhaimin juga mengajak semua pihak untuk melakukan penghematan listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi konsumsi energi.
Menurut Cak Imin, efisiensi energi penting dilakukan agar penggunaan bahan bakar tidak berlebihan, terutama di tengah potensi kenaikan harga energi global.
Ia menilai, penggunaan pendingin ruangan secara berlebihan di kantor-kantor juga berkontribusi terhadap tingginya konsumsi energi.
“Jangan sok pakai AC di kantor-kantor, itu BBM semua yang itu impor semua,” ujar dia.
(Tribunnews.com/Hasanudin Aco, Willy Widianto)