TRIBUN-MEDAN.com - Dapur MBG milik Hendrik Irawan tidak akan dibuka kembali hanya dengan permintaan maaf. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan, ada syarat utama yang harus dipenuhi, yakni memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan menyesuaikan standar teknis dapur.
Penutupan dapur tersebut dilakukan setelah inspeksi menemukan pelanggaran, mulai dari layout yang tidak sesuai hingga pengelolaan limbah yang belum memenuhi ketentuan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyebut hasil pengecekan menunjukkan adanya masalah pada sistem limbah dapur.
“Kebetulan setelah dicek dapurnya ternyata layout-nya salah. Dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)-nya tidak benar, jadi kita suspend,” ujar Nanik.
Perbaikan IPAL menjadi syarat utama sebelum operasional bisa kembali berjalan.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Regional Bandung, Ramzi, menegaskan status penangguhan baru akan dicabut jika seluruh temuan telah diperbaiki.
“Kalau terkait dengan IPAL, biasanya sepanjang IPAL-nya belum terselesaikan biasanya belum dicabut. Untuk mencabut suspend, biasanya ada permohonan dari mitra dengan bukti-bukti bahwa hasil temuan itu sudah ditindaklanjuti,” jelas Ramzi.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana telah menegur Hendrik dan meminta yang bersangkutan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
“Sudah kami tegur, dan sekaligus agar yang bersangkutan meminta maaf ke publik,” ujar Dadan.
Namun, BGN menegaskan permintaan maaf saja tidak cukup tanpa perbaikan pelanggaran teknis di dapur.
Kasus ini mencuat setelah Hendrik mengunggah konten joget di dapur tanpa alat pelindung diri (APD) dan memamerkan insentif Rp6 juta per hari.
Aksi tersebut menuai sorotan publik dan dinilai tidak mencerminkan profesionalitas.
Meski begitu, BGN menegaskan persoalan joget hanya berkaitan dengan etika, sementara penutupan dapur dilakukan karena pelanggaran teknis.
“Jadi joget-joget itu hanya asas moral, dari situ BGN ingin memastikan bagaimana kondisi di dapur dan benar saja ada temuan terkait IPAL yang tidak memadai,” kata Ramzi.
BGN juga mengingatkan seluruh mitra untuk menjaga etika dan mematuhi aturan.
“Ini bukan bisnis ya. Ini adalah program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak,” ujar Nanik.
Sosok Hendrik Irawan, pemilik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cimahi, Jawa Barat, kini tengah menjadi sorotan publik.
Hal ini bermula dari unggahannya yang viral mengenai pendapatan insentif Rp 6 juta per hari dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi berbagai tudingan miring netizen, Hendrik memberikan klarifikasi mengenai sumber modal pembangunan fasilitas miliknya yang mencapai angka miliaran rupiah.
Hendrik menegaskan, dapur SPPG yang ia kelola dibangun menggunakan dana pribadi, bukan dari anggaran negara.
Ia mengklaim telah merogoh kocek hingga Rp 3,5 miliar untuk membuat mendukung program nasional tersebut.
"Saya buatnya (dapur SPPG) sampai Rp 3,5 miliar, jadi dari bapak presiden menghargai, akhirnya dibangunlah SPPG yang awalnya modal saya," ungkap Hendrik Irawan dalam video di akun TikTok pribadinya.
Ia juga menunjukkan detail infrastruktur yang telah ia siapkan. "Ini kitchen-kitchen aku bikin semua sendiri," ujar Hendrik sambil memperlihatkan kondisi dapurnya.
Terkait angka Rp 6 juta yang ramai diperbincangkan, Hendrik meluruskan bahwa nilai tersebut merupakan insentif bangunan bagi seluruh mitra yang bergabung, bukan penghasilan pribadi semata. Meski menerima jutaan rupiah per hari, ia mengaku saat ini belum mencapai titik balik modal (break even point).
"Yang menerima Rp 6 juta tuh bukan saya, semua mitra yang bergabung dengan program semua menerima Rp 6 juta, itu untuk insentif bangunan yang kami buat," pungkas Hendrik.
Menghadapi kecurigaan publik, Hendrik menyatakan dirinya sangat terbuka jika pihak berwenang ingin melakukan pemeriksaan keuangan terhadap operasional SPPG miliknya.
Merasa nama baiknya tercoreng, Hendrik tak tinggal diam.
"Ada dua akun yang saya laporkan. Ke satu, akun yang meng-up tanpa seizin saya, dan itu sudah masuk ke ranah hukum."
"Kedua, ada Instagram yang membabi buta, mencaci maki saya tanpa dasarnya ada bukti, itulah delik aduannya," kata Hendrik.
Ia menilai, narasi yang beredar telah melenceng dari petunjuk teknis (juknis) yang ada.
"Tanggal 26 saya akan resmi melaporkan, pertama yang meng-up tentang video saya yang saya mendapat insentif SPPG Rp 6 juta, lalu salah saya di mana?"
"Dari jurnis BGN itu sudah dituangkan, bahwa mitra berhak menerima insentif Rp 6 juta perhari."
"Si orang ini membuat narasi tidak baik, bahwa saya joget-joget menerima uang Rp 6 juta," sambungnya.
(*/ Tribun-medan.com)
