Oleh: Rusdianto Sudirman

Dosen Hukum Tata Negara IAIN Parepare 

TRIBUN-TIMUR.COM - Dua pekan. Selama empat belas hari, kami sekelurga hidup dalam ketidaknyamanan yang menyiksa.

Aroma busuk, tajam menusuk, menyelinap  di setiap sudut rumah, menjadi teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. 

Dari pojok ruang tamu, dapur, hingga kamar tidur, sumber bau itu seakan sengaja bersembunyi, menguji kesabaran.

Korek-korek tempat sampah dilakukan, lemari dibersihkan, bahkan saluran air pun diperiksa. Hasilnya nihil.

Bau itu tetap setia, menjadi tamu tak diundang yang perlahan menggerogoti kenyamanan hunian.

Hingga akhirnya, titik terang muncul dari sebuah tas sekolah.

Bukan tas yang tersimpan rapi di rak, melainkan yang tergantung di belakang pintu, luput dari pemeriksaan rutin.

Tas milik anak saya yang kelas 3 Sekolah Dasar, yang beberapa pekan terakhir terlihat jarang dibuka karena libur ramadhan. 

Dengan perasaan waspada, ritsleting pun ditarik. Seketika, ledakan bau yang lebih pekat menyambar.

Di dalam sebuah kotak makan plastik, tertutup rapat, terdapat pemandangan yang langsung menjawab seluruh pertanyaan: nasi basi, lauk yang telah meleleh menjadi massa tak berbentuk, sayuran yang luruh, dan di atasnya telur rebus yang membusuk.

Menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan yang digembar-gemborkan sebagai solusi atas masalah gizi buruk dan stunting itu, berakhir di dalam kegelapan tas sekolah, membusuk, menjadi sarang jamur, dan menyengsarakan penghuni rumah. 

Bukan karena niat jahat anak menimbunnya, melainkan karena alasan yang lebih sederhana sekaligus memilukan, sang anak tidak menyukai menu tersebut.

Rasa yang tak sesuai lidah, tekstur yang asing, atau mungkin karena kebosanan, membuatnya memilih menyimpan daripada menyantap. Lalu lupa. Dan dua minggu kemudian, alam berbicara dengan caranya sendiri.

Insiden domestik ini mungkin hanya satu dari sekian banyak cerita serupa yang tidak terlaporkan.

Namun, di balik kotak makan berjamur dan menusuk hidung itu, tersimpan persoalan struktural yang jauh lebih besar, yang menyorot kegagalan Program MBG dalam mencapai esensinya.

 Program yang seharusnya menjadi benteng pemenuhan gizi anak bangsa, nyatanya berakhir mubazir, berubah menjadi beban dan limbah, alih-alih menjadi asupan.

Pertama, soal rasa. Program MBG yang diselenggarakan secara masif, seringkali mengabaikan dimensi lokalitas dan selera.

Menu disusun berdasarkan hitungan kalori dan angka-angka gizi makro di atas kertas, tanpa riset mendalam tentang preferensi rasa anak-anak di berbagai wilayah.

Anak-anak bukanlah mesin pencerna kalori; mereka adalah subjek dengan selera, dengan keengganan, dengan budaya makan yang telah terbentuk di rumah masing-masing.

 Ketika lidah mereka menolak, sekaya apa pun kandungan gizinya, makanan itu akan berakhir sia-sia.

 Temuan dalam tas sekolah itu adalah bukti paling gamblang: tanpa memenangkan selera, gizi tak akan pernah sampai ke dalam tubuh.

Kedua, soal sistem monitoring dan pengawasan yang gagal. Bagaimana mungkin makanan yang didistribusikan, yang dibiayai oleh uang rakyat, bisa menghilang ke dalam tas dan terlupakan begitu saja selama dua pekan?

Tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa makanan itu benar-benar dikonsumsi. Tidak ada komunikasi antara pihak sekolah, pengelola dapur MBG, dan orang tua. 

Guru tampak sibuk dengan absensi dan administrasi, sementara kotak makan menjadi bola liar yang tak jelas pertanggungjawabannya. 

Jika sebuah keluarga dengan orang tua yang hadir setiap hari di rumah saja butuh dua minggu untuk menemukan sumber bau, bagaimana dengan nasib ribuan kotak makan lain di rumah-rumah dengan orang tua yang sibuk bekerja seharian?

Berapa banyak makanan yang diam-diam dibuang ke tong sampah, atau seperti kasus ini, diam-diam membusuk di sudut-sudut tersembunyi?

Ketiga, ini adalah persoalan akuntabilitas anggaran yang gagal berujung pada manfaat. Miliaran rupiah mengucur deras untuk program ini. Setiap porsi memiliki harga yang dihitung saksama.

Namun, ketika porsi itu berakhir menjadi jamur di dasar kotak, maka nilai ekonominya nol, dan nilai gizinya negatif. Ini bukan sekadar pemborosan; ini adalah degradasi tujuan.

Uang yang semestinya menciptakan generasi sehat justru hanya menghasilkan sampah organik yang mencemari lingkungan rumah. 

Angka stunting mungkin belum turun secara signifikan, tetapi angka sisa makanan yang terbuang pasti melonjak drastis.

 Ironisnya, di tengah gencarnya kampanye anti-food waste, program yang dibiayai negara justru berpotensi menjadi kontributor utama sampah makanan baru.

Keempat, program ini mengabaikan prinsip fundamental pendidikan karakter.

Makan bersama seharusnya menjadi momen untuk menanamkan nilai tentang menghargai makanan, tentang syukur, tentang berbagi. Namun, karena pelaksanaan yang kaku dan kurang pendampingan, yang terjadi adalah sebaliknya.

 Anak belajar bahwa makanan bisa disimpan dan dilupakan karena bukan sesuatu yang ia inginkan.

Tidak ada konsekuensi, tidak ada kesadaran. Program yang seharusnya menjadi media pendidikan justru menjadi ajang pembiasaan perilaku konsumtif sekaligus abai.

Kisah bau busuk di tas sekolah itu adalah alegori sempurna dari program yang kehilangan ruhnya.

Di balik liputan media tentang antusiasme peluncuran dan foto-foto anak tersenyum memegang kotak makan, ada fakta lain yang lebih pahit: makanan berakhir di perut bukan karena itu hak mereka, tetapi karena mereka lapar dan makanan itu sesuai selera.

 Program MBG tampak lebih sibuk pada urusan distribusi dan mengejar target kuantitas, tanpa pernah serius merancang aspek kualitas, keberagaman menu, dan jaminan konsumsi.

Negara hadir melalui program ini dengan niat mulia: melawan stunting dan kelaparan laten. Namun, niat mulia harus dibarengi dengan eksekusi yang cerdas, bukan sekadar latah menggulirkan program populis. 

Membiarkan program sebesar ini berjalan tanpa sistem evaluasi ketat, tanpa mekanisme umpan balik dari konsumen utamanya yakni anak-anak dan orang tua adalah bentuk kelalaian yang tidak termaafkan.

Kita perlu bertanya: apakah ada survei berkala tentang tingkat kesukaan menu? Apakah ada sanksi tegas bagi penyedia jasa jika menu tidak habis dikonsumsi? Apakah ada peran aktif orang tua dalam pemilihan menu mingguan? 

Jika jawabannya tidak, maka program ini akan terus menghasilkan lebih banyak kotak makan membusuk di sudut-sudut tas sekolah.

Dan bau busuk yang selama dua pekan dicari itu sejatinya adalah bau kegagalan sistem, lambat, tidak terdeteksi, dan baru disadari setelah semuanya terlambat.

Sudah saatnya Pemerintah mengevaluasi ulang Program MBG secara fundamental. Jangan sampai program yang lahir dari nadi kemanusiaan berakhir menjadi onak bagi bangsa sendiri. 

Jika urusan selera anak-anak yang notabene adalah ujung tombak program ini saja tidak mampu diakomodasi, apa arti bergizi jika tak pernah masuk ke dalam tubuh?

Jika makanan berakhir di tempat sampah atau menjadi sarang jamur di dalam tas, maka lebih baik negara tak perlu repot-repot mendistribusikan.

Kasus ini memang kecil. Hanya sebuah keluarga yang menemukan sumber bau di dalam tas sekolah.

Namun, ribuan cerita serupa mungkin tak terungkap, tersimpan rapi di balik lemari, di dalam tas, atau diam-diam mengalir ke saluran air.

Dan ketika bau busuk itu perlahan mulai menyengat di berbagai penjuru negeri, jangan salahkan hidung publik yang mulai bertanya-tanya: kemana sebenarnya perginya uang rakyat?

Saya menilai, program sejatinya tidak hanya diukur dari seberapa banyak kotak yang didistribusikan, tetapi dari seberapa banyak isi kotak itu benar-benar menjadi energi dan pertumbuhan anak bangsa.

 Selama masih ada menu MBG yang berakhir membusuk seperti dalam tas sekolah itu, maka selama itu pula program ini hanyalah pesta semu yang ongkosnya mahal, dan baunya busuk.

Selamat, kita telah sukses membuat program bergizi yang berakhir menjadi sumber penyakit.

Selamat, kita telah mahir mendistribusikan kemubaziran.

Dan selamat, anak-anak kita telah mengajarkan satu hal: tanpa rasa, tak ada yang tersisa selain bau.