Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima memandang kebijakan 1 hari bekerja di rumah atau WFH dalam sepekan baik untuk penghematan energi. Namun, ia memandang kebijakan itu hanya untuk jangka pendek dan tidak boleh dijadikan solusi tunggal.
"Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak," kata Aria Bima saat dihubungi, Jumat (27/3/2026).
Ia memahami Pemerintah Prabowo Subianto yang tengah mengkaji skema kerja fleksibel 1 hari dalam 5 hari kerja untuk ASN, swasta, dan pemda sebagai respons atas lonjakan harga minyak global. Pada saat yang sama, kata dia, kondisi harga minyak memang sedang bergejolak tajam.
"Jadi, kalau pertanyaannya apakah ini ide yang bagus, jawaban saya bagus jika selektif, terukur, dan sementara, bukan kebijakan pukul rata," ucap dia.
Namun demikian, Aria Bima memahami kebijakan tersebut secara logika memang bisa menghemat BBM. Akan tetapi, ia belum tahu berapa yang bisa dihemat negara secara riil dalam 1 hari WFH.
"Saya juga melihat ada logika penghematan BBM di balik usulan itu. Kalau satu hari perjalanan komuter bisa dikurangi, maka konsumsi BBM transportasi harian sangat mungkin ikut turun. Namun, saya tidak bisa mengonfirmasi angka penghematan nasionalnya, karena sampai saat ini saya belum melihat pemerintah merilis kajian resmi yang memuat besaran hemat BBM, penurunan kemacetan, atau dampak fiskal dari skema 1 hari WFH per minggu ini. Yang sudah disampaikan pemerintah baru sebatas bahwa teknisnya sedang disiapkan," jelasnya.
Selanjutnya, Aria Bima bicara soal sektor swasta hingga ASN yang terdampak kebijakan 1 hari WFH dalam sepekan. Untuk ASN, kata dia, penerapan WFH tak bisa dipukul rata.
"Untuk unit ASN yang pekerjaannya administratif, berbasis dokumen, berbasis digital, atau back office, satu hari WFH per minggu cukup rasional. Tetapi untuk pelayanan yang bersifat tatap muka, lapangan, atau esensial, pendekatannya tidak bisa disamaratakan. Kementerian PANRB sendiri menegaskan layanan esensial harus tetap berjalan optimal dan FWA bukan tambahan hari libur," lanjut dia.
Selanjutnya, untuk sektor swasta, kata Aria, pemerintah harus lebih hati-hati. Ia mengimbau agar kebijakan itu bersifat imbauan
"Kalau kebijakan 1 hari WFH mau menyasar swasta, menurut saya formatnya lebih tepat sebagai imbauan, insentif, atau pengaturan sektoral, bukan kewajiban seragam untuk semua perusahaan. Industri manufaktur, logistik, ritel, kesehatan, transportasi, dan layanan publik jelas berbeda dengan sektor yang pekerjaannya memang digital," ujar dia.
Terakhir, Ia berpesan jangan sampai efisiensi BBM ini berdampak pada pelayanan publik. Ia juga mendorong pemerintah memberi penjelasan rinci terkait kondisi saat ini.
"Yang paling penting, jangan sampai alasan menghemat BBM justru berujung pada turunnya kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Kalau pemerintah ingin kebijakan ini kuat, maka yang dibutuhkan sekarang bukan hanya pengumuman, tetapi kajian dampak yang terbuka dan parameter evaluasi yang jelas," tegas dia.
