TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Arus urbanisasi ke Jakarta diprediksi kembali meningkat setelah momen Lebaran 2026. Ibu kota masih menjadi tujuan utama para pendatang dari berbagai daerah yang ingin mencari pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup.
Daya tarik peluang ekonomi, fasilitas infrastruktur yang relatif lengkap, serta status sebagai pusat bisnis membuat Jakarta tetap menjadi magnet bagi masyarakat.
Hal ini terjadi meskipun kota ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kepadatan penduduk dan ketatnya persaingan kerja.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, mengingatkan agar para pendatang tidak datang ke Jakarta tanpa perencanaan yang matang.
Menurutnya, para pendatang harus memiliki keterampilan, kepastian pekerjaan, serta kesiapan finansial sebelum memutuskan merantau ke ibu kota.
“Kita harus realistis karena hidup di kota ini tidaklah mudah. Pendatang harus dengan rencana yang jelas, bukan sekadar berharap keberuntungan,” ujar Nabilah, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai, arus urbanisasi yang tidak terencana justru berpotensi memunculkan berbagai persoalan baru. Mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga munculnya permukiman tidak layak huni.
Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan penataan kota yang semakin tidak terkendali.
Oleh karena itu, Nabilah mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat sistem pendataan penduduk, termasuk pengawasan administrasi kependudukan bagi pendatang baru.
Selain itu, edukasi kepada calon pendatang juga perlu ditingkatkan, terutama terkait kondisi riil lapangan kerja serta tingginya biaya hidup di Jakarta.
Ia berharap, fenomena urbanisasi ke depan dapat lebih terkendali dan tidak menimbulkan dampak sosial yang meluas.
Meski demikian, Nabilah menegaskan bahwa Jakarta tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin datang. Namun, menurutnya, ketertiban dan kelayakan kota harus dijaga bersama.
“Namun perlu dijaga bersama agar tetap tertib dan layak huni bagi seluruh warganya,” pungkasnya.
