Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberikan sesuai dengan jumlah kehadiran siswa di sekolah. Apabila libur, maka MBG akan menghentikan penyalurannya.

Dadan menegaskan pernyataan ini setelah adanya usulan efisiensi terhadap dana MBG.

"Khusus untuk anak sekolah, MBG akan disalurkan bila mereka hadir di sekolah," tuturnya, dikutip dari Antara, Jumat (27/3/2026).

MBG Disalurkan Sesuai Jumlah Masuk Sekolah

Kemudian ia mencontohkan bahwa jika sekolah masuk selama lima hari, maka MBG akan diberikan sebanyak itu. Ia melihat mayoritas sekolah masuk lima hari dalam sepekan.

"Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari," katanya.

Adapun pembagian MBG pada 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas. Hal itu sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penyaluran dilakukan berbasis penerima yang telah didata. Makanan yang disalurkan juga merupakan makana segar siap santap.

"Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ke posyandu atau rumah, sementara siswa ke sekolah masing-masing. Santri dan anak sekolah keagamaan lainnya ke tempat mereka mondok. Jika libur, maka MBG berhenti disalurkan," kata Dadan.

Efisiensi MBG Bisa Hemat Dana Rp 40 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa jika ada efisiensi MBG, maka penghematan dana sebanyak Rp 40 triliun dalam setahun.

"Kan biasanya seminggu (MBG) enam hari, dia (Kepala BGN) bilang lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang saja bisa (hemat) Rp40 triliun setahun," kata Purbaya.

Efisiensi tersebut rencananya dilakukan sesuai dengan jumlah hari operasional. Misalnya, dari pemberian sebanyak enam kali menjadi lima kali dalam sepekan.

"Kan biasanya seminggu (MBG) enam hari, dia (Kepala BGN) bilang lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang saja bisa (hemat) Rp40 triliun setahun," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, upaya ini perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi global yang sedang tak menentu. Utamanya dikarenakan konflik geopolitik.